,

Ketua LMB Kepri : Walaupun Sudah Klarifikasi, Proyek WC Senilai Rp 800 Juta Tidak Hentikan Penyelidikan Hukum

oleh
Kadisparbud Karimun, Sensissiana, bersama konsultan dan kontraktor pelaksana, serta beberapa Wartawan saat komfirmasi Proyek WC Senilai Rp 800 Juta, di objek wisata Pantai Pelawan, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun. (Foto : Taufik)

Sijori Kepri, Karimun — Klarifikasi, pengerjaan kegiatan penataan objek wisata Pantai Pelawan dari dana DAK tahun 2020, yang dikerjakan oleh CV Samara Karya, dengan konsultan pengawas dari CV Abhista, yang mana salah satu pekerjaannya adalah pembuatan 2 (dua) unit WC atau kamar ganti pakaian senilai Rp 817.466.831,54, namun sesungguhnya nilai proyek itu Rp 1,2 miliar lebih dan sudah tepat waktu, volume, biaya juga sesuai dengan kualitas pekerjaan.

Hal itu dijelaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun (Disparbud Karimun), Sensissiana, kepada beberapa awak media, di lobi lantai 7 Hotel Aston Karimun, Jumat, (19/03/2021), lalu.

Dikatakannya, proyek yang bersumber dari dana DAK Kemenparekraf tahun 2020 senilai kurang lebih Rp 1,2 miliar untuk 3 (tiga) jenis pekerjaan, yakni pembangunan menara pandang 1 (satu) unit, pembangunan kios cendramata 2 (dua) unit dan pembuatan ruang ganti dan/atau toilet 2 (dua) unit sudah selesai dilakukan dan tidak ada masalah.

Untuk aturan pertanggungjawaban secara teknis pemerintahan, sudah dilakukan. Setelah pekerjaan proyek ini selesai, langsung dilaporkannya ke Inspektorat Daerah dan sudah diaudit APPIP (Aparatur Pemerintahan Pengawasan Internal Pemerintah).

“Saat ini juga sedang diaudit BPK (Badan Pengawasan Keuangan) Kepri, jadi sudah dilaporkan semuanya. Dan proyek itu sekarang masih dalam masa perawatan,” jelasnya.

BACA JUGA  Rawat Inap UPT Puskesmas Tanjung Balai Karimun Kembali Dibuka

Sementara itu, Teddy Setiawan, konsultan pengawas dari CV Abhista Konsultan menjelaskan, terkait teknis pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit WC atau ruang ganti pakaian tersebut dengan biaya yang tertera di papan proyek pekerjaan sebesar senilai Rp 817.466.831,54 tersebut, digunakan untuk pengerjaan beberapa item.

Selain pembuatan dua unit ruang ganti toilet senilai Rp 817 juta, dari Rp 1,2 miliar itu, juga diperuntukkan untuk beberapa item pekerjaan lainnya. Di antaranya, Banguan WC ukuran 6,2 x 8 meter. Tower air berkapasiras 1.000 liter, dan mesin genset, tempat bilas full keramik, plus saluran air resapan dan saluran keliling, dan terakhir pas paving block menuju ke toilet dan tempat bilas.

“Adapun Bangunan WC tersebut  berukuran 6,2 X 8 meter, yang terdiri dari struktur beton, pas dinding (batako + batu alam + cubicle), atap (kuda-kuda baja ringan + genteng metal), pintu cubicle, lantai (40/40 keramik biasa), plafon GRS Aror + rangka rostal furing) Ka/WC (kloset duduk stainlees), Cat KW 2, sumur resapan (karena tidak ada pembuangan) Tower Air, struktur beton, pas batako (bawah tower) dan fasilitas lain tangga, sumur dangkal, pompa jet, pintu besi, penutup turen air (spandek + baja ringan), tangki 1.000 liter stainles, serta Genset KW,” terang Teddy. 

Lanjutnya, kemudian tempat bilas, struktur beton, pas batako, keramik dinding, sumur resapan, saluran keliling, rabat dan pas paving blok menuju WC + tempat bilas, nilai kontrak dari pekerjaan ini adalah Rp 817.466.000, dimana pemenang tender adalah CV Samara Karya.

BACA JUGA  Wali Kota Tanjung Pinang : Terima Kasih Buat Sijori Kepri dan LMB Telah Bantu Pemko

“Dengan rincian, dimana standar satuan harga dari CV Samara Karya sebesar Rp 5.996.069/m2 untuk pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit ruang ganti toilet tersebut masih dibawah standar harga satuan Kemenparekraf, sebesar Rp 7.616.950/m2, maupun standar harga satuan dari Dinas Pariwisata Karimun sebesar Rp 6.800/m2. Desain juga sudah ada prototipe dari Juknis,” ungkapnya.

“Jadi, jelas pekerjaan ini tidak ada masalah dan penyimpangan, seperti yang dituduhkan, serta tidak ada mark-up,” tutupnya. 

Pada saat klarifikasi proyek WC tersebut, tampak hadir Panglima Laskar Melayu Bersatu (Ketua LMB Kepri), pada saat itu beliau hanya mendengarkan dan tidak bicara. Namun diluar pada hari itu, Minggu, (21/03/2021), saat ditanya awak media ini, Datok Azman, mengatakan, adapun klarifikasi ke beberapa awak media itu bukanlah hal untuk penegak hukum menghentikan penyelidikan.

Ditegaskan Datok Azman, Ia bukanlah  menuduh, namun menduga ada permainan antara dinas terkait dengan pelaksana pembangunan proyek tersebut. Untuk itu, pihaknya meminta kepada penegak hukum menanyakan, kenapa hal itu bisa terjadi dan siapa yang bertanggungjawab.

“Kita tidak menuduh mereka, hanya menduga. Dan klarifikasi ke media itu hak jawab mereka sah-sah saja. Namun bukan berarti bisa menghentikan penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan. Biarlah penegak hukum yang menjawab, apakah proyek ini ada unsur korupsinya atau tidak,” kata Datok singkat. 

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun, Adriansyah SH, kepada awak media ini mengatakan, ia belum mengecek atau melihat langsung lokasi proyek tersebut, namun akan memanggil Konsultannya.

“Kita belum cek lokasi proyek, nanti kita cari konsultannya dulu untuk menghitungnya,” terang Adriansyah.

BACA JUGA  Ini Para Pemenang Festival Lampu Colok Pulau Tanjung Batu

Aparat Diminta Selidiki Proyek Ruang Ganti Baju dan Toilet di Pantai Pelawan

Sebelumnya diberitakan, proyek pembangunan Ruang Ganti Baju dan Toilet Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun (Disparbud Karimun) di objek wisata Pantai Pelawan, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, diduga di Mark Up, tidak sesui dengan kondisi fisik bagunannya.

Melihat kondisi bangunan yang telah selesai itu, mendapat tanggapan dari Ketua Laskar Melayu Bersatu Kepulauan Riau (Ketua LMB Kepri), Datok Panglima Azman Zainal SH.

Ia meminta agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan. Setelah melihat di lokasi, bentuk Toilet-nya dianggap sangat jauh dari kesan mewah, seperti anggaran yang disediakan. 

“Dilihat dari bangunan tersebut, tidak ada kesan mewahnya, kenapa menelan biaya begitu besar. Diminta penegak hukum harus jeli. Disini kita melihat, diduga adanya pengelembung dana (Mark Up, Red),” kata Datok Azman, kemarin.

No More Posts Available.

No more pages to load.