Ketua Umum FKMPB : Penyelesaian Aset BPKD Bekasi Dianggap Omdo

oleh
Ketua Umum Forum Komunikasi Peduli Bekasi, Eko Setiawan. (Foto : Ist)

BEKASI — Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bekasi (FKMPB) menyebut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi hanya sekedar omong doang alias ‘Omdo’ terkait penyelesaian masalah aset di wilayah Kota Bekasi. 

Pernyataan itu dilontarkan Ketua Umum FKMPB, Eko Setiawan, kembali mendatangi kantor BPKD Kabupaten Bekasi, untuk mempertanyakan terkait hasil audiensi pada pertengahan September lalu, soal klaim aset kabupaten pada pasar swasta di Duren Jaya, Kota Bekasi. 

“Saat pertemuan pertengahan September lalu, BPKD berjanji segera menyurati Pemkot Bekasi terkait pemutusan perjanjian kerja sama dengan pasar swasta yang diklaim sebagai aset Pemkab Bekasi,” ujar Eko, Senin, 3 Oktober 2022. 

Namun sampai sekarang semua pernyataan dalam audiensi resmi tersebut hanya omong doang alias Omdo. 

BACA JUGA :  4 Kali Gonta Ganti Dirut RSUD Dalam Setahun, FKMPB Pertanyakan Fungsi Pengawasan Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi

Pasalnya hingga kini surat ke Pemkot Bekasi yang dijanjikan untuk mempertahankan langsung alasan Pemutusan PKS itu belum dibuat apalagi dikirimkan. 

Menurut Eko, belum ada tindak lanjut terkait klaim aset pasar swasta itu menimbulkan kecurigaan tersendiri. Sehingga wajar jika dianggap ada kongkalikong dengan tujuan tanda kutip dalam masalah klain aset pasar swasta di Kota Bekasi. 

“Kami menduga ada unsur kesengajaan dan seakan mengulur-ngulur waktu. Padahal jelas dalam pertemuan itu dengan lantang BKAD mengklain jika pasar swasta di Bekasi Timur itu aset daerah Kabupaten Bekasi,” tegas Eko, mengaku semua permasalahan tersebut sudah jelas.

Namun apa yang membuat semua diulur. Pertanyaan selanjutnya kenapa permasalahan ini dibiarkan berlarut larut. Kenapa pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam aksinya tak melibatkan tiga pilarnya? 

BACA JUGA :  4 Kali Gonta Ganti Dirut RSUD Dalam Setahun, FKMPB Pertanyakan Fungsi Pengawasan Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi

“Sikap Pemkab Bekasi ini kian memperkuat dugaan adanya perbuatan melawan hukum, dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dari oknum pemerintahan Kabupaten Bekasi dan kota,” sebut Eko. 

Ketidakjelasan klaim Pemkab Bekasi melalui BPKD terkait aset pasar swasta tersebut meresahkan berbagai pihak. 

Untuk itu, Eko mengaku lebih lanjut akan membawa ke ranah hukum, karena ada dugaan kongkalikong dari oknum pejabat itu sendiri. 

Sebelumnya, Kepala BPKD Kabupaten Bekasi tegas menyatakan bahwa lokasi pasar swasta di wilayah Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagai aset daerah. Hal itu sesuai data yang dimiliki. 

Hudaya, kepala BPKD pun dalam pertemuan itu juga berjanji akan menyurati Pemkot Bekasi terkait pemutusan PKS dengan pengelola pasar swasta yang diklaim aset daerah Kabupaten. 

BACA JUGA :  4 Kali Gonta Ganti Dirut RSUD Dalam Setahun, FKMPB Pertanyakan Fungsi Pengawasan Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi

Bahkan saat pertemuan tersebut Asep, selaku Kabid BPKD, mengakui segera mengurus terkait balik nama terhadap klaim aset pasar swasta tersebut. (Red)

Shares

No More Posts Available.

No more pages to load.