GESER UNTUK BACA BERITA
Example 325x300
BATAMKEPRIPOLITIK

Komisi II DPRD Kepri Dukung Pemprov “PERBAIKI SOP”

×

Komisi II DPRD Kepri Dukung Pemprov “PERBAIKI SOP”

Sebarkan artikel ini
Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea, saat menghadiri pembukaan konsolidasi investasi bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal di Batam. (Foto : Humas DPRD Kepri)
– Diharapkan Pengurusan Perizinan Lebih Cepat.

SIJORIKEPRI.COM, BATAM — Komisi II DPRD Provinsi Kepri mengajak semua pihak menumbuhkan investasi di Kepri ditengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Sebab, tanpa dorongan semua pihak, kondisi ekonomi di Kepri akan semakin terpuruk.

“DPRD akan mendukung penuh apapun langkah yang diambil Pemprov Kepri untuk meningkatkan investasi di Kepri,” kata Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea, saat menghadiri pembukaan konsolidasi investasi bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal di Batam, Selasa, (28/11/2017).

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Maka dari itu, Hotman mendorong Pemprov Kepri terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

BACA JUGA :  Syahrul Himbau Agar "ASN GUNAKAN SOSIAL MEDIA DENGAN BIJAK"

“Kami berharap BKPM terus memandu kami meningkatkan investasi di Kepri. Saya yakin, ada banyak cara yang dapat dilakukan menarik investasi ke sini,” tegas Hotman.

Ditempat yang sama, Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kepri, Azman Taufik, mengatakan trend ekonomi saat ini mulai membaik. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya peringkat dalam realisasi investasi.

BACA JUGA :  Pemprov Kepri Bersikukuh Prioritaskan “PROYEK MULTI YEARS”

“Kemarin kita peringkat puluhan. Sekarang sudah belasan. Kami akan terus sisir investasi, tidak hanya di Batam, Bintan, Karimun, tapi juga di Kabupaten-Kabupaten lainnya,” kata Azman.

Azman menambahkan, bahwa beberapa waktu lalu investor banyak mengeluhkan soal lambannya pengurusan perizinan di Kepri. Penyebabnya, kata Azman, masih belum singkronnya antara masing-masing organisasi perangkat daerah terkait.

“Kalau lambat, mungkin karena masalah teknis. Antara satu OPD dengan OPD lainnya kadang masih belum singkron,” kata Azman.

Perbaikan pun sudah dilakukan dengan membuat Standar Operasi Pelayanan (SOP). Sehingga, nantinya, investor yang akan menanamkan modal akan lebih mudah dan lebih cepat.

BACA JUGA :  Kepri Butuh Perda “PENGELOLA BARANG” Milik Daerah

“Misalnya di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Sehari dua hari sudah selesai ” klaim Azman.

Persaingan sebagai tujuan investasi saat ini sangat ketat. Negara-negara tetangga Indonesia terus berbenah memperbaiki pelayanannya. Vietnam dan Kamboja bahkan tidak hanya menawarkan pelayanan cepat saja, namun juga berbagai kemudahan regulasi. Hadir dalam rapat ini, anggota Komisi II Onward Siahaan dan Asmin Patros. (SK-MU/R)