Kompol Robet Arizal Buka Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Bagi Personil Polres Meranti

oleh
Wakapolres Meranti, Kompol Robet Arizal, buka Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Bagi Personil Polres Meranti. (Foto : Ist)

Sijori Kepri, Meranti — Polres Kepulauan Meranti menggelar kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi personil Polres Meranti. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakapolres Meranti, Kompol Robet Arizal, didampingi Kabag SDM Polres Meranti, Kompol Eddy Renhard, di ruang rapat utama Mapolres Meranti, Senin, 30 Mei 2022.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Andi Yul Lapawesean Tenri Guling, melalui Plh Kasi Hukum Polres Meranti, IPTU M Nasution, mengatakan, bahwa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini merupakan salah satu rencana kerja (renja) tahun anggaran 2022.

“Sosialisasi dan penyuluhan hukum ini bertujuan agar seluruh anggota Polri, khususnya personil Polres Kepulauan Meranti dapat memahami segala aturan perundangan-undangan yang berlaku,” kata IPTU M Nasution.

Selain itu, lanjutnya, para personil juga dituntut untuk mampu mengimplementasikan aturan-aturan hukum dimaksud dalam melaksanakan tugas sehari harinya. Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam amanah Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Plh Kasi Hukum Polres Meranti juga mengatakan, bahwa personil Polres Kepulauan Meranti yang juga merupakan bagian dari masyarakat umum, kiranya dapat mengimbau serta mengajak warga lainnya untuk mewujudkan dari pada kesadaran hukum yang lebih baik.

“Dengan begitu, kita semua bisa menyadari, menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara guna mewujudkan budaya hukum. Terutama dalam hal bersikap, berperilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia,” pungkas M Nasution. 

Adapun narasumber pada kegiatan itu, antara lain, Plh Kasi Hukum Polres Meranti, IPTU M Nasution, KBO Satreskrim Polres Meranti, IPTU Rupman Ricardo Purba, dan Kanit Provost Si Propam Polres Meranti, IPDA Aris Damanik.

Dengan materi yang disampaikan meliputi, Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata cara pemberian bantuan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Kemudian, Perkap Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perkap Nomor 6 tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Polri, Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tantangan Pengawasan Melekat, Perkap Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengajuan Permohonan izin nikah, Cerai dan Rujuk bagi pegawai negeri pada Polri, serta Tindak Pidana Pencucian Uang. (Luk)