Kontraktor Proyek SWP di Karimun Dituntut 18 Bulan

oleh

TANJUNGPINANG (SK) — Zulkifli bin Lukman, terdakwa kasus korupsi proyek Pembangunan Solar Water Pump (SWP) di Desa Buluh Patah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepri dituntut selama satu tahun dan enam bulan penjara.

Tuntutan tersebut diterima terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (17/03/2015).

“Atas perbuatannya, kami mohon agar majelis hakim menghukum terdakwa selama satu tahun enam bulan penjara,” kata Jaksa Agustian.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dikenakan hukuman membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara.

Jaksa menilai terdakwa terbukti secara sah melanggar ketentuan pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 KUHP.

Terhadap tuntutan tersebut, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya Sri Ernawati akan mengajukan pembelaan (pledoi) pada persidangan mendatang.

“Kita akan ajukan pledoi,” kata terdakwa.

Dalam tuntutan jaksa, terdakwa juga telah mengembalikan uang kerugian negara senilai Rp 147 juta sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sidang yang dipimpin majelis hakim Jarot Widiatmoko yang didampingi dua hakim anggota Fatan Riyadi dan Jhoni Gultom ini akan dilanjutkan minggu depan.

Sebagaimana diketahui, adapun modus yang dilakukan terdakwa sesuai dakwaan jaksa, yakni diduga melakukan manipulasi dan pengurangan volume pekerjaan pada beberapa item proyek hingga tidak sesuai dengan spesifikasi (spek) awal.

Seperti pada bagian penyediaan pipa, penggalian tanah, tower, dan item lainnya.

Pencairan dana proyek dibayarkan 100 persen, namun kenyataan di lapangan proyek tersebut dikerjakan hanya sekitar 75 persen. Akibat proyek tersebut bermasalah, negara dirugikan sekitar Rp 147 juta.

Selain Zulkifli, yang merupakan kontraktor pemenang proyek dengan menggunakan perusahaan CV Fokus dalam kasus korupsi tersebut juga melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dodi Suzandi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Indra Gunawan.

Kedua pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karimun tersebut telah menjadi terdakwa. Keduanya sedang menjalani proses persidangan yang digelar terpisah (disiplit).

Pagu dana proyek tersebut senilai Rp 1,85 miliar yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Karimun tahun 2013. CV Fokus berhasil sebagai pemenang tender dengan nilai Rp 1,2 miliar (SK-APN)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.