KARIMUNKEPRI

LMB Kepri Minta Aparat Usut Tuntas Proyek Pengadaan Mebel di DPRD Karimun

×

LMB Kepri Minta Aparat Usut Tuntas Proyek Pengadaan Mebel di DPRD Karimun

Share this article
Ketua LMB Kepri, Datok Panglima Azman Zainal SH. (Foto : Taufik)

Sijori Kepri, Karimun — Laskar Melayu Bersatu Kepulauan Riau (LMB Kepri) meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan adanya korupsi pada Proyek Pengadaan Mebel tahun 2018 di Kantor DPRD Karimun, yang hingga kini belum dibayar lunas oleh Bendahara DPRD Karimun kepada Pengusaha Mebel, melainkan dibayar lunas kepada pihak ketiga.

Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita
Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita

“Ada apa ini, kenapa berita ini semakin rancu. Jika memang benar hutang tersebut telah dibayar lunas oleh Bendahara kepada pihak ketiga, lalu kenapa pihak Pengusaha Mebel menganggap hutang tersebut belum dibayar lunas, masih ada sekitar Rp 253 juta,” kata Ketua LMB Kepri, Datok Panglima Azman Zainal, keheranan, Kamis, (04/03/2021).

BACA JUGA :  190 Anak Ramaikan Khitanan Massal Sempena HUT Adhyaksa ke 60

Menurut Datok Azman, sebaik Sekwan dan Bendaraha DPRD hendaknya menjelaskan siapa pihak ketiga itu, apakah ini hanya akal-akalan saja.

“Hal itu sudah kita tanyakan kepada Bendahara, dan mendengar adanya, bahwa untuk membayar hutang tersebut, Bendahara DPRD Karimun meminjam uang kepada Rentenir, sehingga mengalami tambal sulam, itu ia lakukan karena diperintah atasan,” tambah Datok Azman.

BACA JUGA :  MENPAR Tetapkan “KEPRI GERBANG WISATA BAHARI INDONESIA”

Datok Azman juga merasa prihatin dengan kondisi DPRD Karimun, terutama Bendaharanya yang terjerat hutang dari Rentenir, yang bunganya mencapai 20% hingga 30%.

“Menurut dia (Bendarhara, Red), salah satu faktor penyebab berurusan dengan Rentenir, karena uang kas Dewan minim mulai dari tahun 2017 hingga 2020 lalu, sehingga mengalami tambal sulam, dan dipilih jalan tersebut, atas dasar perintah atasan,” sebut Datok Azman.

Sebagai tokoh masyarakat, sambung Datok Azman, merasa apa yang dilakukan itu bukan lah solusi yang baik untuk menstabilkan keuangan di DPRD Karimun.

BACA JUGA :  Ketua LMB Kepri : Walaupun Sudah Klarifikasi, Proyek WC Senilai Rp 800 Juta Tidak Hentikan Penyelidikan Hukum

“Meminjam uang ke Rentenir, ini bukan contoh yang baik dari Lembaga Perwakilan Rakyat. Jika kasus ini berlanjut, hendaknya jangan hanya Bendahara dan Sekwan diperiksa, harus ada Pimpinan yang bertanggung jawab,” ujarnya.

LMB Kepri, lanjut Datok Azaman, meminta kepada aparat penegak hukum, jangan hanya Bendahara dan Sekwan saja yang diperiksa. “Namun periksa juga para dewannya, agar kasus ini menjadi terang,” sebutnya.

Dilain tempat, Sekretaris DPRD Karimun, Eddie Muar, membantah. Apa yang disampaikan oleh Bendahara DPRD Karimun itu tidak benar.