Sijori Kepri, Tanjungpinang — Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Lingga, menggelar aksi di depan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, di pusat Pemerintahan Dompak, Tanjungpinang, Kamis, (19/2/2020) sekira pukul 13.00 WIB.
Mereka menuntut Pemprov Kepri menertibkan perusahaan tambang yang tidak memiliki izin Kuasa Penambangan yang ada di Lingga.
Ada empat poin yang disampaikan. Mendesak Pemerintah Provinsi Kepri mendata ulang izin usaha perusahaan tambang yang sudah dan belum beroperasi di Kabupaten Lingga. Mendesak Pemprov Kepri untuk mengevaluasi seluruh izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) perusahaan tambang yang sudah ada.
Menuntut Pemerintah Provinsi Kepri untuk mematuhi dan menjalankan UU Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Perusahaan Wajib Membangun Semelter, PP Nomor 1 tahun 2017, yang berbunyi tentang peningkatan nilai tambah mineral logam.
Dan, menuntut Kepala PTSP Provinsi Kepri untuk mundur dari jabatannya, jika terbukti ada Perusahaan Tambang yang tidak memliki izin secara ilegal di Kabupaten Lingga.
Koordinator Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Lingga, Ryan, menegaskan, aksi yang dilakukan ini ingin mempertanyakan tentang jumlah seluruh perusahaan tambang yang memiliki surat izin pertambangan di Kabupaten Lingga.
”Ada empat tuntutan atau poin yang kita sampaikan. Dan ini harus dijawab dan dilaksanakan,” katanya.
Mahasiswa Lingga, akan terus memantau semua perusahaan tambang yang beroperasi. Jika di lapangan terdapat perusahaan yang tidak memiliki izin, mereka akan kerahkan masa yang lebih besar lagi dan meminta pada Plt Gubernur Kepri dan aparat untuk bertindak tegas dalam kasus surat izin tambang ini. (Wak Obet)
