KARIMUNKEPRITANJUNG PINANG

Mahasiswa Tuntut “GUBERNUR KEPRI TERTIBKAN KIP TIMAH”

×

Mahasiswa Tuntut “GUBERNUR KEPRI TERTIBKAN KIP TIMAH”

Share this article
Puluhan Mahasiswa dari Kesatuan Suara Mahasiswa Kepulauan Riau, melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kepri. (Foto : Istimewa)

Puluhan Mahasiswa dari Kesatuan Suara Mahasiswa Kepulauan Riau, melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kepri.

Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita
Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita
– Cabut Izin Pertambangan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan CnC.

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Puluhan Mahasiswa dari Kesatuan Suara Mahasiswa Kepulauan Riau (KUSUMA Kepri), melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Provinsi Kepri, dan menuntut Kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk menertibkan kegiatan Usaha Pertambangan Kapal Isap Produksi (KIP) Timah di Kabupaten Karimun, serta mencabut izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan Clear and Clean (CnC), Kamis, (13/03/2017).

Selain itu, mahasiswa meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempublikasikan izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan CnC dan Gubernur Kepri harus menagih kewajiban perusahaan yang telah dicabut oleh Kementrian ESDM, sesuai dengan Peraturan Menteri No 43 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban IUP Mineral dan Batu Bara.

BACA JUGA :  Nuryanto Ajak Masyarakat Selalu Bersyukur

Koordinator Lapangan, Anan Prasetia, menyampaikan dalam Orasinya, agar Gubernur segera mengambil tindakan terkait permasalahan itu, dan mendesak jika dalam satu minggu tuntutannya tidak dilanjuti, maka mahasiswa akan melakukan aksi lanjutan yang tentunya dengan jumlah yang lebih besar.

BACA JUGA :  Gubernur Ansar Bahas Persiapan Groundbreaking Sirkuit F1 di Bintan

“Kita hentikan deskriminasi terhadap masyarakat nelayan, karena baru-baru ini dikabarkan masyarakat nelayan di daerah Kecamatan Ungar dan Kundur, di Tipu dengan diberikan cek kosong terkait pencairan dana kompensasi yang telah disepakati, bahkan masyarakat nelayan sempat diancam pihak perusahaan dengan tidak mengeluarkan lagi dana kompensasi, dikarenakan masyarakat nelayan setempat melaporkan permasalahan ini ke media lokal,” ungkap Anan.

Anan juga merasa kecewa, karena unjuk rasa mereka tidak disambut oleh pihak Pemerintah Provinsi, Khususnya Gubernur Kepri, yang terkesan pemerintah hari ini menghindar dari tuntutan meraka.

BACA JUGA :  Lomba Mancing “MERIAHKAN FBK 2016”

Unjuk Rasa disambut oleh Pihak Dinas Pertambangan Provinsi Kepulauan Riau, yang bertanggungjawab menanggapi tuntutan mahasiswa dari kesatuan suara mahasiswa, mewakili Pemerintah Provinsi. Kemudian, Sekretaris Dinas Pertambangan berjanji, akan segera mengkoordinasikan dengan pihak perusahaan terkait.

“Permaslahan ini akan terus kami giring, hingga mendapatkan titik terang, dan kami juga akan menyampaikan laporan ini kepada KPK,” tutupnya. (SK-MU/R)