, , , , ,

Mantan Ketua DPRD Karimun Minta Jangan Hanya BZ Yang Jadi Tersangka

oleh
Mantan Ketua DPRD Karimun Minta Jangan Hanya BZ Yang Jadi Tersangka 1
Mantan Ketua DPRD Karimun non aktif, masa bakti 2014-2019, Haji Muhammad Asyura. (Foto : Ist)
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.5]

Mantan Ketua DPRD Karimun Minta Jangan Hanya BZ Yang Jadi Tersangka
– Kasus Dugaan SPPD DPRD Karimun 2016, Kerugian Negara Capai Rp 1.680.311.643,-.

Sijori Kepri, Karimun — Terkuak kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap kegiatan Belanja Perjalanan Dinas (SPPD), pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Tahun Anggaran 2016, mantan Ketua DPRD Karimun non aktif, masa bakti 2014-2019, Haji Muhammad Asyura, angkat bicara, Kamis, (9/4/2020). Berdasarkan hasil perhitungan, kerugian negara atau daerah capai Rp 1.680.311.643,-.

Secara tegas, Asyura minta Kepolisian dan Kejaksaan harus mengusut tuntas kasus ini. Jangan didiamkan dan beri pembelajaran hukum pada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran.

”Sebagai warga, kita minta Polisi dan Kejaksaan mengusut tuntas kasus ini. Jangan didiamkan,” ujarnya.

Hingga kini, pengungkapan kasus SPPD DPRD Karimun tahun 2016, masih menetapkan satu tersangka, yakni mantan Bendahara Sekretarat DPRD Kabupaten Karimun, berinisial BZ. Asyura berharap, BZ, jangan menjadi korban. Beberkan secara transparan siapa saja yang ikut menikmati uang rakyat tersebut.

”BZ jangan mau jadi korban. Harus berani membeberkan siapa saja pihak lainnya yang ikut menikmati. Buka secara transparan ke aparat penegak hukum. Jangan orang lain yang menikmati, BZ sendiri yang harus bertanggungjawab. Bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan takut berjuang untuk kebenaran,” pinta Asyura.

Aturan main penggunaan anggaran APBD, di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Karimun, penggunaan anggaran sepenuhnya dipegang Sekretaris DPRD (Sekwan), Kabag Keuangan, dan selanjutnya PPTK. Penggunaan juga harus mendapat pengesahan unsur pimpinan DPRD Karimun.

”Perlu saya luruskan, SPPD tahun 2016, meski saya menjabat Ketua DPRD Karimun, namun saya sama sekali tidak terlibat memberi persetujuan. Karena, waktu itu posisi saya sebagai ketua, dalam proses melawan hukum dan tidak dibenarkan membuat sebuah kebijakan. Jadi, perlu ditelusuri juga siapa unsur pimpinan yang menandatangani,” beber Asyura.

Secara tegas, kader Golkar ini menyatakan siap bersaksi dalam persidangan untuk menegakan kebenaran. Dan tolong dicek sekali apakah setiap pencairan pengeluaran, ditanda tangani oleh tersangka BZ sebagai Bendahara. Tentunya, ada pihak lain yang lebih berwewenang mengeluarkan keputusan. Karena itulah, Asyura ingin sekali angkat bicara dalam pengungkapan kasus ini, jangan sampai hanya Bendahara saja yang jadi korban.

”Mohon maaf, saya bukan menggurui penyidik Polisi atau Kejaksaan, tapi hanya memberi masukan dan saran. Kalau diterima syukur, kalau tidak diterima, juga tidak apa-apa. Hal ini saya lakukan hanya untuk menegakkan keadilan dan transparansi proses hukum yang tengah berjalan,” katanya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Herie Pramono SIK saat menggelar jumpa pers, mengatakan, dalam perkara ini, ada dua modus operandi menggunakan anggaran yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

”Kasus akan diusut secara tuntas. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jajarannya telah memprioritaskan pengusutan kasus ini hingga tuntas,” katanya.

Proses pengusutan yang telah dilakukan, tahun 2016, seorang pejabat Bendahara Sekretarat DPRD Kabupaten Karimun, berinisial BZ, membuat SPPD fiktif untuk keperluan pencadangan anggaran (saving).

Unit Tipikor Polres, katanya, sudah melakukan pemeriksaan terhadap 104 orang saksi dan 4 saksi ahli, serta pemeriksaan terhadap tersangka BZ, yang hingga kini masih bebas berkeliaran.

Barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik Unit Tipikor sejumlah 121 barang bukti dalam bentuk dokumen. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara atau Daerah yang dikeluarkan BPK RI senilai Rp 1.680.311.643,-. (Wak Fik)

banner 4921x615

banner 1280x160

banner 740x400

banner 1280x157

banner

banner 1050x130 banner 2560x472

banner 740x400

banner