JAKARTA (SK) — Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, menyerahkan secara langsung penghargaan khusus kepada tiga Provinsi yaitu, Provinsi Kepri, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, atas pencapaian lima kali berturut-turut menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bertempat di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa, (20/09/2016).
Untuk Provinsi Kepri diterima secara langsung oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Penghargaan ini disejalankan dengan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016.
Dalam kesempatan itu, Nurdin, menegaskan, kedepan bagaimana uang yang ada betul-betul bermanfaat untuk rakyat.
“Tidak hanya tertib administrasi saja, tetapi bagaimana penggunannya bermanfaat dan dirasakan rakyat,” kata Nurdin.
Malah ke depannya, tutur Nurdin, penggunaannya harus terukur. Misalnya, bagaimana pembangunan jalan yang jelas mendukung investasi, serta membantu pergerakan ekonomi masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan.
Penggunaan terukur yang dimaksud Nurdin adalah, bagaimana setiap Rupiah benar-benar sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat.
“Hasil setiap Rupiah, penggunaannya bermanfaat buat rakyat,” ucap Nurdin.
Defisit yang diderita sekarang, tambah Nurdin, bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan pembangunan sama sekali. Kedepannya, belanja-belanja yang dilakukan seperti infrastruktur, adalah untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyat.
Keinginan Nurdin tersebut, sejalan dengan penegasan Presiden Jokowi yang ingin Pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, secara transparan, secara akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Bukan berorientasi pada prosedur, tapi berorientasi pada hasil.
“Prosedurnya mengikuti, iya. Tapi orientasinya adalah hasil. Dan prinsip-prinsip ini harus bisa diwujudkan secara konkret dalam laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan tepat waktu,” tegas Presiden.
Selain di Dhanapala, Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, dilaksanakan di Istana Negara, Selasa (20/9/2016) pagi. Pembukaan itu dilakukan langsung Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Gubernur, Bupati, Walikota, beserta seluruh jajaran, agar tidak hanya berhenti pada mengejar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena, opini WTP bukan merupakan jaminan, bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan.
“Tidak akan ada praktik korupsi, ndak, berbeda. Justru dengan predikat WTP, kita harus bekerja keras untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan, keuangan yang akuntabel, yang lebih akuntabel,” kata Presiden Jokowi. (SK-DY/R)
