[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”Malas Baca, Tekan Ini”]
Meski Natuna Menolak, Pemerintah Tetap Evakuasi WNI dari Wuhan
– 238 WNI Tiba dari Wuhan China Gunakan Pesawat Air Bus Batik Air.
SIJORIKEPRI.COM, NATUNA — Berbagai upaya dan seruan yang dilontarkan ribuan masyarakat Natuna untuk menolak kedatangan WNI yang dievakuasi dari Wuhan China, akibat dampak penyebaran Virus Corona tidak mendapat respon yang baik dari Pemerintah Pusat.
Sebanyak 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan China dengan menggunakan Pesawat Air Bus Batik Air yang sebelumnya tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 08.45.WIB, akhirnya diberangkatkan ke Natuna dengan menggunakan 3 (tiga) Pesawat Angkatan Udara pada pukul 10.30.WIB, dan tiba di Natuna pada pukul 11.15.WIB, Minggu, (2/2/2020).
Setibanya di Natuna, penumpang dari tiga pesawat tersebut langsung diarahkan ke Hanggar Bandara Lanud Raden Sadjad (RSa) Natuna yang sudah dipersiapkan sebagai ruang karantina dan observasi.
Dengan kejadian tersebut, masyarakat Natuna yang semula telah bersiap-siap di Gerbang Bandara untuk menyampaikan orasinya menolak kedatangan evakuasi WNI dari Wuhan China ke Natuna, akhirnya membubarkan diri dan bergegas untuk berkumpul ke Kantor DPRD Natuna untuk menyusun kembali rencana apa yang akan diambil dalam mengatasi masalah penempatan karantina dan obserpasi terhadap WNI yang terdampak virus corona.
Kedatangan massa di Kantor DPRD Natuna langsung disambut Sekda Natuna Wan Siswandi, Ketua DPRD Natuna Andes Putra, anggota DPRD Wan Arismunandar, dan anggota DPRD lainnya.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Natuna, Sekda Natuna Wan Siswandi, berharap agar masyarakat Natuna tetap tenang dan tidak anarkis dalam menyampaikan orasinya.
Dirinya juga berjanji akan memfasilitasi pengadaan masker terhadap masyarakat selama 14 hari berjalan, dikatakannya Pemerintah Kabupaten Natuna juga sudah mengeluarkan surat edaran ke setiap sekolah-sekolah yang ada di Bungura Besar, agar aktivitas belajar-mengajar diliburkan untuk mengantisipasi dampak penyebaran Virus Corona.
Dilain sisi, Ketua Koordinator Lapangan (Korlap) Pengerahan Massa, yang juga sebagai Ketua KNPI Natuna, Haryadi, menyampaikan hasil koordinasi dari berbagai perwakilan elemen masyarakat kepada Pemerintah Natuna yang diwakili Sekda Natuna, Wan Siswandi.
Ada 6 (enam) poin kesepakatan masyarakat yang diajukan, diantaranya berbunyi, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD Natuna, diminta menjadi penyambung lidah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Natuna kepada Presiden RI, WNI Yuhan diminta agar dapat dipindahkan di KRI untuk di observasi dilepas pantai, Pemerintah Daerah dan pusat agar dapat memberi konvensasi jaminan kesehatan seperti Posko pelayanan darurat dan cepat tanggap, serta mendatangkan psikiater untuk mendampingi masyarakat Natuna, Menteri Kesehatan RI wajib berkantor di Natuna masa karantina WNI Wuhan, sebagai bentuk jaminan keamanan, dan jaminan kesehatan masyarakat Natuna, Segala hal yang menyangkut Daerah Natuna, untuk kedepannya Pemerintah Daerah harus dapat mensosialisasikan terlebih dahulu dengan masyarakat Natuna, Apabila Pemerintah Daerah tidak bisa menjadi penyambung lidah masyarakat ke Pemerintah Pusat, maka masyarakat akan menyatakan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Daerah.
“Mosi tidak percaya itu arti kata, kita akan lakukan Pemakzulan, (memaksa mundur dari jabatannya) terhadap Bupati dan Wakil Bupati Natuna,” ujar Haryadi.
Sebelumnya diketahui, sejak rencana penetapan WNI Wuhan di Natuna oleh Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, dan Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti memang sedang tidak berada di Natuna.
Hal tersebut menambah amarah bagi masyarakat Natuna, pasalnya para pimpinan tertinggi daerah terkesan tidak mendukung masyarakat dalam penolakan WNI Wuhan di Natuna. (nard)