LINGGA (SK) — Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar S.Sos, menuturkan, besarnya kewenangan Bupati serta banyaknya program yang akan dilaksanakan, sehingga kewenangan yang besar tersebut diberikan sebagian kepada Wakil Bupati. Untuk itu, kita harus siap dengan kepemimpinan Bupati Lingga, H Alias Wello. Makanya, di program 100 hari kerja Bupati yang pertama ini di fokus pada, ketahanan pangan, Time work yang solid, disiplin pegawai dan pelayanan. Tapi ini harus ada kebersamaan. Namun, jika hanya kebersamaan saja tidak lah cukup, untuk itu, harus dibarengi dengan kejujuran.
“Empat hal tersebut yang menjadi fokus kita pada 100 hari kerja Bupati ini, karena untuk mutasi eselon 2, 3 dan 4, dilakukan setelah 6 bulan kemudian,” ungkapnya, disela-sela kunjungannya mendapingi Bupati Lingga ke implasmen Eks PT Timah, Dabo Singkep, kemarin.
Untuk kedepannya, kata Nizar, Bupati, Wakil Bupati, Sekda serta perangkat-perangkat yang lainnya, harus ada kerja sama dan jujur. Itu lah intinya, karena kejujuran adalah hal yang penting disamping kebersamaan tersebut. Karena kejujuran yang ditekankan oleh Bupati. Tanpa ada kejujuran dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Staff, nantinya akan menjadi penyakit, karena didepan mereka akan bermanis muka dibelakang mereka menusuk.
“Kalau kita melihat hingga saat ini, antara Bupati dan Wakil Bupati dengan semua SKPD masih conect. Namun, permasalahannya bukan masalah conect atau tidak conect. Yang terpenting bagaimana kita menjalankan program 100 hari kerja Bupati yang telah kita rencanakan. Mereka harus mengikuti program visi misi AWe – Nizar yang kita laksanakan, kalau kita yang mengikuti kehendak dari SKPD, itu terbalik namanya, bisa jadi kacau nantinya,” papar politisi partai Nasional Demokrat (NasDem) ini.
Samapi hari ini, lanjut Nizar, antara kita dan SKPD tidak ada kendala, makanya salah satunya melakukan konsolidasi kepada SKPD-SKPD masuk dalam program 100 hari kerja tersebut. Dengan konsolidasi ini lah nantinya kita bisa melihat sejauh mana kinerja dari SKPD ini mengikuti program yang telah kita rencanakan. Memang, aturan tidak membenarkan eselon 2, 3 dan 4 itu untu mutasi. Namun, dalam program-program yang kita laksanakan dalam 100 hari kerja ini, kita bisa menilai apakah SKPD ini bisa mengikuti dengan program yang kita rencanakan kedepan. Kalau mereka tidak mampu mereka akan mundur, karena di program kerja Bupati yang ke dua nanti, kita akan melakukan evaluasi.
“Jika 100 hari kerja ini SKPD ini tidak juga mampu mengikutinya, tentunya ada alternatif-alternatif lainnya, serta ada pertimbangan-pertimbangan lain. Yang jelas program yang telah direncanakan harus berjalan. Perlu ditegaskan di program 100 hari kerja yang pertama ini, untuk eselon 2, 3 dan 4 tidak ada mutasi sesuai aturan,” tandasnya. (SK-Pus)