HEADLINEPOLITIKTANJUNG PINANG

Naik Rp 307,7 Miliar, APBD Perubahan Provinsi Kepri 2023 Disahkan Sebesar Rp 4,459 Triliun

×

Naik Rp 307,7 Miliar, APBD Perubahan Provinsi Kepri 2023 Disahkan Sebesar Rp 4,459 Triliun

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, menyerahkan hasil persetujuan bersama APBD Perubahan Provinsi Kepri 2023 kepada Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. (Foto : Ist)
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan pidato pada rapat paripurna APBD Perubahan Provinsi Kepri 2023. (Foto : Ist)
Penandatanganan persetujuan bersama APBD Perubahan Provinsi Kepri 2023 oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak dan Raden Hari Tjahyono. (Foto : Ist)

TANJUNG PINANG – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menghadiri Rapat Paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Kepri dengan Pemerintah Provinsi Kepri.

Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2023 tersebut termaktub dalam Surat Keputusan DPRD Provinsi Kepri Nomor 08 tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Kepri tahun 2023 menjadi Perda, yang ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan Pimpinan DPRD Provinsi Kepri, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, dan Laporan Akhir Banggar dibacakan oleh Anggota Banggar DPRD Provinsi Kepri, Raden Hari Tjahyono, di Balairung Wan Seri Beni Dompak, Selasa, 19 September 2023. 

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Pada Perda Perubahan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2023 tersebut, ditetapkan perubahan baik pada komponen pendapatan, belanja maupun komponen pembiayaan.

Dimana pada Perda Perubahan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2023 tersebut, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 4,120 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 100,6 miliar atau naik 2,50% dari sebelumnya pada APBD Murni sebesar Rp 4,019 triliun.  

Peningkatan Pendapatan tersebut disebabkan adanya penyesuaian terhadap asumsi capaian target pendapatan dari sektor PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain PAD yang Sah.

Untuk Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp 4,459 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp 307,7 miliar atau naik 7,41% dari semula pada APBD Murni sebesar Rp4,152 Triliun. 

Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 339,3 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 207,1 miliar atau naik 156,66% dari semula pada APBD Murni sebesar Rp 132,2 miliar. 

Peningkatan ini disebabkan adanya penyesuaian terhadap proyeksi penerimaan SiLPA sesuai hasil audit BPK dan penyesuaian atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Gubernur Ansar Ahmad dalam pidatonya menyampaikan, bahwa perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2023 tetap dalam kondisi anggaran berimbang antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Ansar juga mengatakan, sinergi yang kuat antara DPRD Provinsi Kepri dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepri adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam upaya mencapai target pembangunan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. 

“Kami berharap kerja sama yang baik ini terus berlanjut, sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat berdampak langsung terhadap pembangunan di Daerah Provinsi Kepulauan Riau,” kata Ansar.

Ansar menambahkan, dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran mandatory spending dan pemenuhan SPM sebagaimana telah diamanatkan oleh pemerintah pusat. 

“Alokasi anggaran untuk Mandatory spending tersebut diantaranya, Fungsi Pendidikan 21,93% dari kewajiban yang harus dialokasikan sebesar 20%, Fungsi Kesehatan 15,51% dari kewajiban sebesar 10%, Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 30,05% dari kewajiban sebesar 40%, Fungsi Pengawasan sebesar Rp 36,1 miliar dari kewajiban yang harus dialokasikan yakni diatas Rp 36 miliar untuk total belanja daerah diatas Rp 4 triliun, dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan ASN sebesar 0,40% dari kewajiban yang harus dialokasikan sebesar 0,34%,” paparnya. ***

(ron)

Follow