Nelayan Mantang Keluhkan Keberadaan Pukat Harimau

oleh

– Khazalik Akan Panggil HNSI dan DKP.

BINTAN (SK) — Keberadaan pukat harimau disejumlah perairan diwilayah Kabupaten Bintan, kian hari meresahkan para nelayan Bintan yang sumber mata pencahariannya mencari ikan dilautan dengan menggunakan kapal-kapal berukuran kecil. Pukat harimau alias jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal pukat berukuran besar yang merupakan alat paling efektif dalam melakukan penangkapan ikan.

Tetapi sayangnya tidak selektif, karena alat ini merusak semua yang dilewatinya didasar laut termasuk terumbu karang. Sehingga para nelayan di Bintan yang mayoritas mencari ikan dengan menggunakan kapal kecil merasa terganggu dengan aktifitas pukat harimau.

Seperti yang dikatakan, Mahandani warga asal Kecamatan Mantang yang mengeluhkan keberadaan pukat harimau diwilayah perairan Bintan. Mahandani menuturkan, pukat harimau selain merusak kehidupan terumbu karang yang menjadi kehidupan ikan dilaut, juga menjadi momok para nelayan khususnya di Mantang bisa berjumpa dengan kapal pukat harimau.

Dengan rasa kenyamanan yang sudah terganggu itu, Mahandani meminta, kepada pihak terkait di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan untuk segera melakukan penindakan serta pengawasan agar pukat harimau tidak lagi beroperasi diwilayah Bintan.

BACA JUGA  Warga Desa Pengudang Minta Bantuan Pemkab Bintan

“Ya kita minta izin pukat ditarik kembali, sebab sangat menggangu aktifitas kami (nelayan-red) yang menangkap ikan dengan kapal kecil,” ujar Mahandani di Mantang baru-baru ini, Kamis (05/03/2015).

Pukat Harimau yang menjadi masalah karena dampaknya pada lingkungan, hal ini menyebabkan kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan juga merusak rumput laut.

Menanggapi akan keluhan nelayan di Mantang, Wakil Bupati Bintan, Khazalik saat Kunjungan kerja ke Mantang dan mendengarkan keluhan nelayan di Mantang, berjanji akan segera memanggil pihak Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bintan serta pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bintan untuk segera mengambil langkah dalam menanggapi keluhan nelayan tersebut.

“Masalah ini akan kita bicarakan dulu dengan HNSI dan DKP secepatnya, agar Peraturan Menteri Kelautan terkait dengan hal itu, bisa dipahami lebih detail seperti apa dan bisa disosialisasikan kepada masyarakat,” ujar Khazalik.

Selain itu juga, Khazalik menuturkan, persoalan seperti ini memang selalu menjadi keluhan dari para nelayan tradisional. Untuk itu, lanjutnya lagi, nelayan baik yang menggunakan kapal besar dan kapal kecil yang mencari ikan diwilayah Bintan, harus dipahami bersama peraturan pemerintah pusat tentang kelautan, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran ditengah masyarakat.

BACA JUGA  Bupati Bintan Luncurkan “PROGRAM MAGHRIB MENGAJI”

“Semua nelayan baik yang pakai kapal kecil dan besar, tetap akan kita layani bila terjadi permasalahan, sebab pada prinsipnya itu semua adalah bagian dari masyarakat Bintan juga. Untuk itu, kita harus memahami dulu konsep dalam aturan pemerintah pusat itu, agar masyarakat juga bisa memahaminya,” katanya. (SK-DER)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.