KEPRINATUNAPOLITIK

Niat Petinggi Natuna Bertemu Presiden Tidak Kesampaian

×

Niat Petinggi Natuna Bertemu Presiden Tidak Kesampaian

Share this article
Ketua DPRD Natuna Andes Putra, didampingi Wakil Ketua II Jarmin Sidik, menggelar Konferensi Pers bersama insan pers Kabupaten Natuna, terkait hasil pertemuan Pemerintah Daerah Natuna dengan Pemerintah Pusat tentang dampak sosial observasi WNI Wuhan di Kabupaten Natuna. (Foto : Bernard Simatupang)

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”Malas Baca, Tekan Ini”]

Niat Petinggi Natuna Bertemu Presiden Tidak Kesampaian

Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita
Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita
Turut hadir di Konferensi Pers itu anggota DPRD Natuna, Ketua KNPI Natuna Haryadi, Ketua Pemuda Pancasila Cloch Fadillah, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Masyarakat Natuna. (Foto : Bernard Simatupang)

SIJORIKEPRI.COM, NATUNA — Observasi WNI Wuhan di Natuna, membuat warga khawatir. Aksi penolakan pun telah dilakukan. Bahkan, untuk memastikan warga tidak akan terkena imbas negatif, petinggi Natuna juga telah berangkat ke Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo.

Namun, sayang, niat ini belum kesampaian. Petinggi Natuna hanya diarahkan bertemu tiga menteri, yakni Menkopolhukam, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Ketua DPRD Natuna Andes Putra, didampingi Wakil Ketua II Jarmin Sidik, menggelar Konferensi Pers bersama insan pers Kabupaten Natuna, terkait hasil pertemuan Pemerintah Daerah Natuna dengan Pemerintah Pusat tentang dampak sosial observasi WNI Wuhan di Kabupaten Natuna, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Batu Hitam – Ranai, Kamis, (6/2/2020).

BACA JUGA :  Covid 19 Batam Meluas, 419 Warga Terjangkit Positif

Kegiatan ini turut dihadiri anggota DPRD Natuna, Ketua KNPI Natuna Haryadi, Ketua Pemuda Pancasila Cloch Fadillah, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Masyarakat Natuna.

Ketua DPRD Natuna, Andes Putra, mengatakan, mengingat belakangan ini masyarakat Natuna resah dengan adanya evakuasi WNI dari Wuhan China untuk diobservasi di Kabupaten Natuna, sehingga menimbulkan kegaduhan dan penolakan yang tajam dari masyarakat, maka Pemerintah Daerah bersama rombongan, termasuk di dalamnya Ketua DPRD Natuna, Ketua KNPI, Ketua Pemuda Pancasila, Akademisi, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Masyarakat berangkat ke Jakarta untuk bertemu Presiden RI Joko Widodo.

”Namun, karena jadwal Presiden yang begitu padat, kami tidak dapat bertemu, beliau hanya menugaskan Menkopolhukam, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri untuk menyambut dan menyelesaikan masalah Kabupaten Natuna yang kami bawa,” ujarnya.

BACA JUGA :  Lagi, 8 Warga Batam Tertular Positif Covid-19

Beberapa tuntutan masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, hanya 1 (satu) yang ditolak, yaitu evakuasi WNI Wuhan Cina ke Kapal Rumah Sakit KRI, dengan alasan karena sudah menjadi ketentuan World Health Organization (WHO) untuk warga yang terdampak virus corona dilarang di observasi di Kapal laut.

”Dengan demikian, saya berharap kepada semua elemen masyarakat Natuna, untuk tidak terlalu resah karena semua WNI Wuhan China yang diobservasi di Natuna dinyatakan sehat,” jelas Andes Putra.

Dengan kondisi yang terjadi saat ini di Wuhan China, jangankan tertular virus corona, flu, batuk, dan bersin saja sudah tidak boleh keluar dari Wuhan China, ini sudah menjadi ketentuan WHO untuk menghindari penularan yang lebih luas.

“Untuk itu saya berharap kepada semua masyarakat Natuna agar tidak terlalu cemas, namun setiap bepergian atau keluar dari rumah agar tetap memakai masker untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan,” harapnya.

BACA JUGA :  Hadi Candra Jaring Aspirasi Masyarakat Pulau Laut

Terkait dijadikannya Natuna sebagai tempat observasi WNI Wuhan, ungkap Andes, merupakan keputusan kilat yang diambil Pemerintah Pusat setelah mendapat informasi dari Pemerintah China untuk mengevakuasi WNI yang ada di Wuhan, keputusan ini sudah sangat tepat mengingat lokasi yang dipakai adalah fasilitas militer yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

“Dengan jarak waktu yang begitu singkat, sehingga terjadi miskomunikasi informasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, terutama terkait keterbukaan informasi dan sosialisasi, yang pada akhirnya menimbulkan penolakan dari masyarakat,” tuturnya.

Dari hasil pertemuan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dapat meyakinkan kita semua untuk menghilangkan rasa resah yang berlebihan, karena WNI Wuhan China yang diobservasi di Natuna keadaan sehat semua,” pungkasnya. (nard)

Para Wartawan Kabupaten Natuna. (Foto : Bernard Simatupang)