– Sidak di RSL Daik dan RSUD Dabo Singkep.
LINGGA (SK) — Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar S.Sos, Inspeksi Mendadak (Sidak) di Rumah Sakit Lapangan (RSL) Daik, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep. Untuk RSL Daik kita mendapat laporan kalau ade tiga kamar yang tidak bisa digunakan lagi, sementara untuk RSUD Dabo kita menemukan banyaknya obat kadaluarsa, serta persiapan dari RSUD menjadi Blud.
“Kita mendapat informasi, kalau ada tiga kamar di RSL yang tidak bisa digunakan, yakni, kamar 12, 13, dan 14, sementara kamar nomor 9, hanya wc nya saja yang rusak, namun, masih bisa digunakan. Untuk itu, kita mengejar pada APBD-P untuk bisa dimasukkan, agar tiga kamar tersebut dapat direhab,” ungkapnya, usai presentasi dengan PT Timah, di Gedung Daerah, Dabo Singkep, Kamis (03/03/2016) kemarin.
Selain itu, kata Nizar, kita diberi tahu kalau ada obat expired (kadaluarsa), sejak Kabupaten ini berdiri, belum pernah di musnahkan, kita langsung bergerak ke RSUD guna melakukan pengecekan, ternyata memang ada obat yang sampai sekarang belum dimusnahkan hingga saat ini, tapi untuk pemusnahannya, ada mekanismenya, untuk itu, kita dari Pemerintah Daerah, akan bergerak cepat untuk untuk segera menggelar rapat.
“Apakah perlu kita mengambil tindakan, dengan melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, atau harus ada temuan BPK dulu, untuk melakukan pemusnahan obat tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), lanjut Nizar, saat ini masih dalam proses antara Pansus dengan pihak rumah sakit dan dengan pihak terkait, dalam proses Ranperda menjadi Perda.
“kita berharap adanya BLUD ini, nantinya tidak terganggu dengan visi misi yang telah kita buat, yakni, berobat gratis,” paparnya.
Saat ditanya adanya program berobat gratis, bagaimana dengan BPJS dan JKL, Nizar menjawab, keduanya masih berlaku, terkait adanya tunggakan JKL di rumah sakit diluar Daerah, kita telah minta datanya dengan pihak Dinas Kesehatan, rumah sakit mana saja yang ada tunggakannya, termasuk di salah satu rumah sakit di Provinsi Bangka Beliting.
“Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita akan menyurati pihak Provinsi Kepri, karena ada yang belum dibayar oleh pihak Pemprov ke Kabupaten Lingga,” imbuhnya. (SK-Pus)
