– Masalah Perubahan BP Batam.
BATAM (SK) — “Pokoknya, malam ini DPRD Batam langsung berangkat ke Jakarta. Mau menghadap Menteri Ekuin. Ada 17 Personil lah yang berangkat,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Nyanyang Haris Pratamurra, usai Rapat Koordinasi dengan Pengurus Kadin, Rabu, (13/04/2016).
Disampaikan juga oleh Nyanyang bahwa, DPRD Kota Batam berangkat menghadap Menteri Ekuin, membicarakan masalah Batam ke depannya. Perubahan BP dan terkait masalah tidak ada di libatkannya DPRD Kota Batam, sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas.
“DPRD ini kan merupakan wakil rakyat. Yang hari-hari, menampung aspirasi rakyat. Menampung aduan dan lain sebagainya, terkait hal-hal yang banyak berhubungan dengan masalah rakyat. Memangnya rakyat harus langsung ke DPRD Pusat. Tidak kan. DPRD sini,” tegas Nyanyang.
“Entah itu permasalahan lahan. Masalah rumah liar, masalah kios liar, masalah tumpang tindih kewenangan dan berbagai-bagai masalah yang terjadi di masyarakat. DPRD jadi tempat mengadu. Tapi kok DPRD tidak dilibatkan ya,” tambah Nyanyang, seolah bertanya tanpa jawab.
“66 % permasalahan BP Kawasan, mau masalah Export dan Importnya, masalah lahan, masalah sosialnya, itu semua ada di DPRD aduannya. Jadi bagaimana masalah perubahan BP saja, DPRD tidak dilibatkan. HPL di Pemko, sekarang ke BP lagi,” tambah Nyanyang, membeberkan.
“Pokoknya, DPRD mau menghadap Menteri Ekuin, bagaimana yang jelasnya Status DPRD Batam ini terhadap BP. Pusat itu tidak ikuti apa yang terjadi di daerah. DPRD, Pemko, BP, dilema,” tegas Nyanyang sambil tersenyum-senyum, seolah ada hal yang di rasa lucu sekali.
Perubahan Badan Pengusahaan atau BP Kawasan Ke Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, nampaknya memang masih banyak di pertanyakan berbagai masyarakat Batam. Tidak hanya DPRD Batam saja, Aliansi LSM pun berdemo mempersoalkannya. (SK-Nda)
