Sijori Kepri, Tanjungpinang — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban APBD Kepri tahun 2019 DPRD Kepri, sorot kinerja Organisasi Perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.
Sorotan ini, disampaikan Ketua Pansus, Lis Darmansyah, saat paripurna dengan agenda laporan akhir Pansus Pertanggungjawaban APBD Kepri tahun 2019, di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin, (22/6/2020).
”Sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Kepri, kurang optimal dalam penggunaan program indikator kegiatan pembangunan pada APBD Kepri tahun 2019,” ujar Lis.
Hasil pembahasan Pansus, lanjut legislator PDI Perjuangan ini, tahun 2019, masih banyak program OPD belum sesuai Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kondisi ini, sangat disayangkan, mengingat kegiatan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Sorotan Pansus lainnya, banyak relokasi anggaran tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Akibatnya, rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya, banyak yang terabaikan atau belum terlaksana.
