BATAM (SK) — Pemberian Predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK – RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, kepada Pemerintah Kota Batam, dinilai berbagai kalangan Warga Masyarakat Kota Batam, sebagai sebuah Seremonial saja.
Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Petinggi BPK – RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yang bersangkutan hanya menjawab enteng saja, atas pandangan sebagian masyarakat Kota Batam terhadap Lembaga yang dibawahinya tersebut.
“Ya, Biar saja, boleh-boleh saja masyarakat memandang atau menilai begitu,” jawab Kepala BPK-RI Perwakilan Kepulauan Riau, Isman Rudy, usai Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015, Kamis, (09/06/2016).
Dan begitu pula, dengan pertanyaaan tentang dugaan penyelewengan anggaran atau dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintah Kota Batam, tidak mempengaruhi penilaian BPK RI sendiri atas Pemberian Predikat WTP. Lagi-lagi, yang bersangkutan juga, nampak menjawab enteng tanpa beban.
“Lhoooo, kami punya kriteria-kriteria sendiri untuk masalah itu. Walaupun ada hal seperti itu, kami akan catat. Kok kamu begitu. Mana coba, kasih ke saya. Karena saya malah tidak tahu,” kata Isman Rudy, sambil toleh kanan kiri muka bawahannya.
“Kamu dari mana. Nampaknya kamu tidak puas dengan jawaban saya. Saya nampak dari raut mukamu. Tidak puas ya, karena masih di ulang lagi pertanyaanmu, mutar-mutar di situ,” tanya Isman Rudy, dikelilingi bawahannya yang nampak kurang berkenan dan kaku sikap.
“Jadi apa yang kami temukan, akan menjadi catatan. Seperti sekarang di Dinas sosial sampai 1.5 Miliar,” terang Isman Rudy mencontohkan, usai Acara di Ruang Auditorium Kantor Perwakilan BPK – RI Priovinsi Kepulauan Riau, Jalan Raja Isa Batam Centre – Kelurahan Teluk Tering – Kota Batam. (SK-Nda)
