Pemerintah Kabupaten Natuna “LUNCURKAN INOVASI BARU”

oleh
Pemerintah Kabupaten Natuna "LUNCURKAN INOVASI BARU" 1
Sekda Natuna saat meresmikan Klinik Keuangan Desa (KKD) yang ditandai dengan pemotongan pita. (Foto : Bernard Simatupang)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

SIJORIKEPRI.COM, NATUNA — Pemerintah Kabupaten Natuna, melalui Sekda Natuna, Wan Siswandi, S.Sos, M.Si, meresmikan Klinik Keuangan Desa (KKD) yang ditandai dengan pemotongan pita, pada Jumat, (07/07/2017), di Jalan Hasanuddin Batu Hitam Ranai, Natuna.

Dalam kesempatan itu, Wan Siswandi, dalam sambutannya mengatakan, dalam proses pengelolaan keuangan desa, masih terdapat kekurangan pelaporan administrasi keuangan. Seperti saat proses penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang lambat dan belum tertib dan tidak sesuai penganggaran. Dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap, serta penggunaan uang kas desa yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan.

Menyikapi hal diatas, kata Siswandi, pemerintah meluncurkan inovasi baru yaitu sebuah program yang namanya Klinik Keuangan Desa (KKD).

“Mengingat program pemerintah pusat saat ini lebih fokus ke desa dengan adanya program Rp. 1 Milyar per desa. Ini membutuhkan rekrutmen aparat yang memenuhi unsur keterwakilan masyarakat”, ujar Siswandi.

Lebih lanjut Siswandi mengatakan, pembentukan Klinik Keuangan Desa di Kabupaten Natuna merupakan upaya menyikapi masih rendahnya teknis pembinaan terhadap aparat desa. Selama ini pembinaan belum dilakukan secara terintegrasi oleh para OPD teknis. Sementara transfer anggaran yang diterima oleh desa semakin besar dari tahun ke tahun.

”Kewenangan besar yang diterima oleh desa ini harus disertai tanggung jawab yang besar pula. Karena itu kita hadirkan program Klinik Keuangan Desa,” tutur Siswandi.

Dia menyebutkan, rekapitulasi jumlah transfer anggaran yang didistribusikan ke desa itu harus tepat sasaran dan melibatkan unsur OPD terkait. Yakni BPKD, BPMD, Inspektorat dan aparat hukum serta unsur pendamping desa melalui kolaborasi antar OPD dan stakeholder lain dalam implementasi Klinik Keuangan Desa.

”Jika ini dilakukan, tentu tercipta koordinasi, integrasi dan harmonisasi dengan OPD teknis yang terkait dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa,” ujarnya.

Dijelaskan Siswandi, tujuan yang hendak dicapai dari program Klinik Keuangan Desa adalah terbinanya keuangan desa oleh OPD terkait dan stakeholder lain secara terintegrasi pada seluruh desa. Meningkatkan kapasitas para pegelola keuangan desa. Meningkatkan pemahaman pengelola keuangan desa. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Meningkatkan integritas pengelola keuangan desa untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan keuangan desa.

Manfaatnya bagi desa, tutur Siswandi, yakni meningkatnya kemampuan aparat desa dalam penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan barang milik desa. Terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dan aset desa tepat waktu sesuai standar pengelolaan keuangan desa, dan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Adapun manfaat bagi pemerintah daerah, jelasnya lagi, adalah meningkatnya kemampuan aparatur kecamatan dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa. Terwujudnya pelaporan keuangan desa yang tertib sesuai standar pengelolaan keuangan. Hadirnya Klinik Keuangan Desa disambut sangat antusias oleh seluruh stakeholder. Khususnya para aparat pengelola keuangan desa.

“Program ini saya anggap penting dan strategis sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa. Karena itu saya instruksikan agar Klinik Keuangan Desa tetap kita lanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang,” harap Siswandi.

Tampak hadir dalam acara tersebut, anggota DPRD Komisi III, Harken, Pimpinan OPD, FKPD, Kepala BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Natuna, Indra Joni, para Camat dan seluruh Kepala Desa se – Kabupaten Natuna. (SK-Nard)

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

height="100%"

loading...
banner 740x400

banner

banner