Pemerintah Tidak Guna Lakukan Pencitraan “KETIKA KONDISI EKONOMI TERPURUK”

oleh
Juprianto, Pengamat Sosial, Ekonomi Kemasyarakatan. (Foto : Facebook)

TANJUNGPINANG (SK) — Melihat kondisi APBN dan APBD pada tahun 2017 mendatang yang sangat memprihatinkan dalam penerimaan pajak dan lainnya, yang diperkirakan tidak sesuai pendapatan yang telah ditargetkan, mengingat ekspor yang lemah, harga minyak yang turun dan pendapatan masyarakat yang menurun, serta pengangguran yang semakin meningkat, dan banyaknya perusahaan yang hengkang dan bangkrut. Demikian hal ini disampaikan Pengamat Sosial, Ekonomi Kemasyarakatan, Juprianto, di Kantor Sijori Kepri, Jumat, (18/11/2016).

“Untuk itu perlu kebijakan yang jelas dari pemerintah dan tidak berasumsi tehadap suatu pendapatan nasional dan daerah. Kita harus cemas melihat prediksi pendapatan 2017 mendatang,” sebut Juprianto.

Ia meminta, pemerintah untuk memanfaatkan keuangan yang ada, sesuai dengan kebutuhan. Jangan lakukan pengeluaran yang tidak jelas manfaatnya, atau pengembalian pendapatan dari uang yang dikeluarkan.

BACA JUGA :  Agung Mulyana Optimis Pertumbuhan Ekonomi Kepri Positif

“Pergunakanlah uang tersebut sesuai dengan hukum sosial dan ekonomi. Kita sangat berharap jangan hanya isu saja dalam penggunaan anggaran untuk berhemat, tapi buktikanlah, bahwa apa yang telah kita sampaikan menjadi kenyataan,” pintanya.

Menurunya, tidak guna pemerintah melakukan pencitraan, ketika kondisi ekonomi yang sudah terpuruk, dan ini kenyataanya.

“Kita sudah prediksi setahun lalu di media ini, bahwa ekonomi Kepri dan ekonomi nasional, akan anjlok di tahun 2016, dan hal ini sudah terbukti,” ungkapnya.

Untuk itu, sarannya kepada pemerintah pusat dan daerah, laksanakan reformasi perpajakan, dan kepastian hukum yang jelas dan tegas.

“Agar semua usaha dapat berjalan dengan baik, usahakan rakyat mendapatkan pekerjaan, sehingga beban pemerintah tidak berat, dan pemerintah mendapat pajak dan retribusi secara aman,” sarannya.

BACA JUGA :  Kasus Pengrusakan Hutan Lindung Sei Jago Bintan Mulai Disidang

Dikatakannya lagi, yang paling penting, reformasi birokrasi harus dipercepat untuk pembangunan dan investasi di daerah. Jika memang pemerintah menginginkan anggaran yang sudah ditetapkan, baik APBN dan APBD, tidak mengorbankan hak-hak rakyat.

“Hindarilah menetapkan objek pajak yang terlalu banyak, tapi gunakan objek pajak yang dapat dimanfaatkan secara baik,” kata Juprianto.

Sesungguhnya, sambung Juprianto, rakyat itu sanggup memberi iuran secara cuma-cuma kepada negara untuk menstabilkan ekonomi negara ini.

“Asalkan pemerintah benar-benar mengakomodasi kepentingan rakyat dan kepentingan negara secara bijak,” tandasnya. (SK-DS)

 

Shares

No More Posts Available.

No more pages to load.