Pemko Batam “STOP REKLAMASI”

oleh

BATAM (SK) — Akhirnya, Pemerintah Kota Batam menghentikan kegiatan Reklamasi yang banyak terjadi di Pulau Batam. Sudah lama kegiatan Reklamasi yang terjadi di Pulau Berbentuk Kalajengking ini menjadi sorotan, baik oleh Masyarakat Peduli Lingkungan Kota Batam maupun oleh DPRD Kota Batam.

Hasil pendapatan dari kegiatan reklamasi yang di nilai hanya merusak lingkungan tersebut, juga di nilai tidak sesuai dengan kerusakan lingkungan yang akan terjadi kalau kegiatan reklamasi tersebut terus saja di lakukan. Tidak seimbang buat rugi saja.

Selain dari pada itu, hasil pendapatan dari Kegiatan Reklamasi tersebut pun, di duga kuat hanya di terima oleh phak-pihak tertentu saja. Pejabat kah, preman kah atau siapa saja. Sehingga banyak berbagai pihak memandang tidak ada untungnya. Tekor.

BACA JUGA :  Periksa Kandungan, Karyawan Bank Ini Positif Covid 19

“Pemerintah Kota Batam, stop segala bentuk Kegiatan Reklamasi. Telah di bentuk Tim 9, khusus terkait masalah reklamasi ini. Nanti apa-apanya dan bagaimana-bagaimananya, bisa tanya saja sama Bapedalda,” kata Sekda Pemko Batam, Agussahiman.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa, sejumlah Wartawan Harian pilihan Kabag Humas Pemko Batam, Ardi Winata, telah di undang ke Ruang Sekda Agussahiman, Senin, (16/05/2016). Sudah menjadi kebiasaan Ardi Winata, Diskriminasi tinggi terhadap Media.

Di salah satu ruang pertemuannya, itulah Sekda Agussahiman menyampaikan masalah stop reklamasi, yang di dampingi oleh Kepala Bapedalda Pemerintah Kota Batam, Dendy Purnomo, dan ada juga Kabag Humas Ardi Winata, di pertemuan tersebut.

“Di hentikan dulu, sambil di evaluasi. Bagaimana dengan izin-izin mereka. Kadaluarsa izinnya apa tidak. Tim Pengawas akan Turun ke lapangan. Ada Tim 9 Penyidik Pegawai Sipil,” jelas Kepala Bapedalda Pemerintah Kota Batam, Dendy Purnomo, serius.

BACA JUGA :  Pelayanan Bobrok, Warga Laporkan Kadisduk Ke Walikota

“Dokumen Amdalnya ada. Tapi kadang mereka ada yang melakukan kegiatannya tidak sesuai dengan yang sudah di izinkan tadi. Begitu misalnya. Ada juga tidak sesuai dengan Peraturan Presiden dan lain sebagainya,” tambah Dendy Purnomo lagi.

“Dampak nyata dari pada kegiatan reklamasi tersebut, jelas tetap ada, merusak lingkungan, seperti mengganggu mangrove. Mereka melakukan reklamasi tidak sesuai dengan Kaidah dan prosedur, belum sesuai Perpres 122 Tahun 2012 Misalnya,” lanjut Dendy.

“Dan untuk melanjutkan giat mereka, tentu ada persyaratan-persyaratannya. Yang jelas masalah Kegiatan Reklamasi ini kita stop dulu lah. Semua, sebenarnya ada izin, tapi tidak lengkap,” jelas Dendy Purnomo, mengakhiri penjelasannya. (SK-Nda)

 

Shares

No More Posts Available.

No more pages to load.