Pemprov Kepri Gulirkan 16.48 Miliar Untuk Pengamanan

oleh
Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah, menyerahkan dana hibah Pengamanan Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati di Provinsi Kepri kepada Kapolda Kepri, Andap Budhi Revianto. (Foto : Humas Polda Kepri)

Sijori Kepri, Batam — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mengalokasikan dana hibah Pengamanan Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati di Provinsi Kepri pada tahun 2020 kepada Polda Kepri. Jumlah hibah yang diberikan sebesar Rp 16.485.837.000,- (16.48 Miliar-Red).

Penyerahan ditandai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengamanan Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati di Provinsi Kepri pada tahun 2020, di Rupatama Polda Kepri, Jumat, (14/2/2020).

Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto, mengatakan, Polda Kepri siap mengamankan Pilkada Serentak tahun 2020, yang rencananya dilaksanakan September mendatang. Khusus di Provinsi Kepri, Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada Pemilihan Gubernur, dan enam (6) Pilkada Kabupaten/Kota se-Kepri.

”Harapan kami kedepan, mari bersama-sama saling memberikan masukkan dan berkomitmen yang sama untuk mengamankan Bunda Tanah Melayu, Negeri Segantang Lada Kepri yang kita cintai bersama ini. Insya Allah, akan dimudahkan dan dilancarkan,” ucap Andap Budhi Revianto.

Dengan kebersamaan ini, semoga Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati dapat berjalan aman, damai, lancar dan kondusif, serta tidak ada terjadi pertentangan maupun provokasi di dalam pelaksanaannya.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri, melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, TS Arif Fadillah, mengatakan, tahun 2020 akan dipenuhi dengan agenda politik daerah, khususnya pemilihan Kepala Daerah yang secara serentak dilaksanakan di beberapa daerah, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau.

Segala persiapan baik dari segi teknis, maupun berbagai hal yang menunjang sudah mulai dipersiapkan. Salah satunya dalam segi pengamanan yang harus dipupuk sejak dini guna mewujudkan keamanan dan masyarakat di Kepri tidak mudah terpecah belah.

”Dalam rangka melaksanakan pengamanan tersebut, pihak kepolisian perlu mendapat dukungan, untuk pembiayaan operasional seperti halnya pihak-pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu telah dilaksanakan NPHD,” kata Sekdaprov Kepri.

”Untuk proses pertanggungjawabannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011, yang mengatur penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya,” jelas Arif Fadillah.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengamanan Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati di Provinsi Kepri pada tahun 2020 ini dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kepri, Wakapolda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Kepri. (Wak Rans/R)

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]