Pemprov Kepri Lakukan Rasionalisasi APBD “RP 597 MILIAR”

oleh

TANJUNGPINANG (SK) —  Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Provinsi Kepri sebesar Rp 3.056 Triliun, Pemerintah Provinsi Kepri (Pemprov Kepri), terpaksa melakukan rasionalisasi (pemangkasan anggaran) sebesar Rp 597 Miliar. Demikian Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri, Drs Naharuddin M.TP, kepada Sijori Kepri di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu, (10/08/2016).

“Rasionalisasi kita lakukan sebesar Rp 579 Miliar, itu semua sudah termasuk hutang tunda salur pihak ketiga di dalamya,” kata Nahar, sapaan akrab Kepada Bappeda Kepri.

Nahar juga mengatakan, hasil pembahasan pertemuan bersama seluruh SKPD, masih belum selesai. Karena permasalahan yang ditemukan saat itu, ternyata banyak kegiatan proyek yang sudah dilelangkan dan sudah dijalankan, sehingga rasionalisai sulit dihentikan.

BACA JUGA :  Nurdin Pimpin Rakor "EVALUASI PELAKSANAAN APBD dan APBN"

“Jika sudah dijalankan tidak bisa kita tahan, kalau kita tahan nantinya akan terjadi dari pihak ketiga uang perestasi dan pelaksana,” jelasnya.

Rencana awalnya, kata Nahar, Pemprov Kepri hanya akan merasionalisasikan di belanja langsung saja, karena pihaknya menperkirakan cukup bisa dirasionalisasi di belanja langsung. Namun, ternyata belanja langsung sudah banyak yang dikerjakan.

“Jadi tidak juga menutup kemungkinan kita akan melakukan diefisiensi belanja tidak langsung. Tetapi tetap yang banyak dari belanja langsung,” katanya.

Dilanjutkan Nahar, rasionalisasi bukan berarti membatalkan proyek-proyek yang ada, cuman pihaknya khawatir, jika dikerjakan dengan akhir tahun uangnya tidak ada kan tidak bisa dibayarkan. Takutnya terjadi lagi kasus 2015 kepada pihak ketiga.

BACA JUGA :  Warga Kecewa, Jembatan Penghubung di Karimun Tak Kunjung Selesai

“Lebih bagus kita tunda, nanti 2017 kita munculkan kembali. Karena 2017 sebentar lagi kita susun, ini lah salah satu kebijakan yang kita tawarkan kepada kawan-kawan Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Biro,” terangnya.

Sementara itu, Nahar menambahkan, dari seluruh Kepala SKPD dan Kepala Biro, sudah melaporkan kepada Gubernur melalui Bappeda Kepri sebesar Rp 300 miliar lebih anggaran yang sudah masuk rasionalisasi.

“Sisanya tinggal 200 miliar lagi, nah itulah yang sedang kita cari. Apakah akan kita bayar pada tahun 2017 atau bagaimana,” ungkapnya. (SK-RA)

 

Shares

No More Posts Available.

No more pages to load.