LINGGA

Pencairan DBH Pajak Kendaraan Bermotor Ditunda

×

Pencairan DBH Pajak Kendaraan Bermotor Ditunda

Share this article

LINGGA (SK) — Dalam kondisi keuangan Pemkab Lingga yang belum stabil, banyak membutuhkan pasokan dana guna menjalankan roda Pemerintahan, selain itu masih banyak dana dari Provinsi yang belum masuk ke Pemkab Lingga, diantaranya Dana Bagi Hasil (DBH) pajak kendaraan.

Mulkan Azima, Kabid Pendapatan, Kabupaten Lingga, mengatakan, Pemkab bersama Anggota Komisi III DPRD Lingga, telah menanyakan atas tersendatnya DBH tersebut ke Pemprov Kepri belum lama ini, Namun, mereka mendapat jawaban jika DBH ditunda penyerahannya.

Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita
Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita

“Kabupaten Lingga mengusulkan dana DBH pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 3,2 Milyar, namun, Namun, total yang diajukan tersebut tergantung persetujuan Gubernur,” terangnya kepada wartawan, melalui telepon selularnya, Senin (21/12/2015).

BACA JUGA :  Dandim 0315/Bintan : Kodim Lingga Akan Dibentuk

DBH kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Kepri, kata Mulkan, bukannya tidak diserahkan, namun ditunda dulu, hal ini mengingat kondisi keuangan Provinsi juga mengalami defisit.

“Bukan hanya Pemkab Lingga saja yang belum mendapat DBH itu, Kabupaten/Kota lainnya juga belum mendapatkannya,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Sukseskan Program 1.000 Sertifikat Tanah Gratis “INI SYARAT-SYARATNYA”

Dengan tertundanya sejumlah dana dari Pemprov Kepri, lanjut Mulkan, Pemkab Lingga belum dapat melakukan sejumlah kegiatan karena kekosongan anggaran, sedangkan sejumlah kebijakan telah dilakukan Pemkab Lingga, salah satunya dengan mengurangi tenaga honorer, selain DBH kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi juga belum menyerahkan dana pengentasan kemiskinan (Taskin) kepada Pemkab Lingga.

“Dari hasil pertemuan Pemkab dan Anggota DPRD Lingga dengan Pemprov Kepri tersebut, mendapat kabar, bahwa dana Taskin akan dicairkan lebih dulu dan diserahkan dalam Tahun ini,” paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi III DPRD Lingga, Drs Nurdin, kepada wartawan, menuturkan, Gubernur saat ini kurang mengerti terhadap kebutuhan masyarakat kecil yang sangat bergantung dengan program ini, padahal pihak Provinsi dalam pertemuan tersebut telah berjanji akan mencairkan dana tersebut dalam satu minggu, namun, hingga saat ini Provinsi belum juga mencairkan dana tersebut.

BACA JUGA :  Segera Laporkan, Jika Ada “TEMUAN KORUPSI”

“Saya minta Gubernur memperhatikan masyarakat kecil, terlebih lagi program RTLH,” imbuhnya. (SK-Pus)

LIPUTAN LINGGA : PUSPANDITO
EDITOR : DEDI YANTO