TANJUNGPINANG (SK) — Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana rapat tertutup dengan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (19/10/2015).
Hadir dari PT.PGN pada kesempatan ini adalah Direktur Infrastruktur dan Teknologi Djoko Saputro didampingi beberapa tenaga ahlinya.
Rapat Koordinasi Pemprov Kepri dengan PT.PGN ini sendiri membahas tindak lanjut rencana kerjasama pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi dari Natuna untuk dimanfaatkan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Terutama wilayah Batam, Bintan dan Karimun sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ).
Gubernur Kepri Agung Mulyana menyambut baik rencana ini. Apalagi kegiatan ini sudah dirintis sejak Januari lalu, dan kini tinggal dilanjutkan.
Selanjutnya Gubernur mengajak pihak PT. PGN menemui menteri ESDM untuk mempercepat pengeluaran izinnya, agar bisa segera dibangun transmisi pipa yang dibutuhkan.
“Saya tegaskan bahwa rakyat Kepri ini memang punya hak atas gas dari Natuna yang selama ini mengalir semuanya ke Singapura. Oleh karena itu, menindaklanjuti hal ini, PGN dan Pemda harus sama-sama menemui Menteri. Saya akan berusaha membantu meyakinkan menteri untuk hal ini. Dan kita akan minta jatah gas ini untuk masyarakat Kepri tidak harus beli. Karena memang masyarakat Kepri punya hak, dan saya minta ini bukan untuk saya,” tegas Agung sebagaimana disinyalir kepriprov.go.id.
Agung juga sempat mengkritisi Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT.PGN Djoko Saputro yang dalam master plane yang dipaparkan tidak mencantumkan Kabupaten Karimun untuk pengembangan gas dimaksud. Karena hanya menampilkan wilayah Bintan dan Batam.
“Pengembangan ini harus memasukkan Karimun. Ingat kita terikat dengan Undang-Undang FTZ yakni Batam, Bintan dan Karimun. Dan menyangkut pengembangan pemanfaatan gas ini, Karimun harus masuk dalam rencana. Karena yang saya lihat ini hanya Batam dan Bintan saja. Ingat, Batam, Bintan dan Karimun harus berkembang secara bersama-sama,” kata Agung.
Selanjutnya, kata Agung lagi, PGN harus menguatkan sinergisitas dengan Pemerintah Daerah karena hal ini berkaitan dengan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Terutama menyangkut kawasan-kawasan potensial berkembang dan kawasan yang badat penduduk, kemudian dikombinasikan akan kebutuhan gas yang ada.
“Semua akan berkesinambungan. Termasuk ketersediaan gas ini akan berdampak juga dengan kesiapan masyarakat Kepri dalam menyambut MEA. Dan tentu kita tidak mau masyarakat kita hanya akan menjadi babu bagi negara-negara tetangga kita. Makanya agar semua ini berkah, kita butuh sinergi yang baik,” ujar Agung lagi.
Sementara itu Direktur Infrastruktur dan Teknologi. PT.PGN Djoko Saputro mengatakan bahwa pihaknya sangat serius akan memanfaatkan gas Natuna untuk dimanfaatkan bagi masyarakat di Kepri. Sementara selama ini gas dari Natuna seluruhnya mengalir ke Singapura melalui pipa bawah laut.
“Penyaluran ini akan kita lakukan dengan cara menyodet pipa induk yang mengarah ke Singapura. Untuk hal ini kita membutuhkan izin prinsip dari Menteri ESDM. Dan tentunya dalam hal ini kami membutuhkan dukungan dari Gubernur. Dan perlu diingat bahwa kami sangat serius memanfaatkan gas dari Natuna yg slama ini mengalir ke negara tetangga ini,” kata Djoko.(SK-WR/Humas Prov.Kepri)
