LINGGA (SK) — Akibat ambruknya plafon kamar rawat inap di Rumah Sakit Lapangan (RSL) ibu kota Kabupaten Lingga, tentunya menjadi perbincangan hangat dan serius masyarakat setempat. Hal Ini telah menjadi momentum introspeksi dinas terkait, yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk lebih memperhatikan fasilitas kesehatan terhadap daerah.
Ketua Komisi III DPRD Lingga, Nordin, mengatakan, dengan kejadian ambruknya plafon ruang inap pasien di RSL Ibu kota tersebut, terjadi setelah dilakukan pembahasan APBD-P 2016, sehingga menyulitkan pihaknya merubah kembali anggaran yang telah di bahas. Namun untuk rehab seluruh plafon ruang inap di RSL tersebut, dinas cukup mampu melakukan perbaikan dengan anggaran yang ada.
“Kejadian itu setelah pembahasan APBD-P, hingga tidak mungkin kita rubah. Dinas sendiri, kami yakin mampu memperbaiki dengan anggaran yang ada, serta mengurangi kegiatan serimonial. Tahun depan RSL mejadi prioritas kami,” kata Nordin, Rabu, (05/10/2016).
Hampir senada dengan apa yang disampai, Nordin, Sekretaris Komisi III DPRD Lingga, yang membidangi kesehatan dan pendidikan, Said Agus Marli, menerangkan, Dinas Kesehatan kabupaten Lingga harus lebih banyak memperhatikan fasilitas kesehatan, khususnya RSL yang berada di Daik pusat Ibukota Kabupaten tersebut. RSL tersebut di sisi fasilitas dan sarana pelayanan, perlu banyak pembenahan. Dinas terkait harus lebih bijak mengelola anggaran, karena harus diakui masih sangat terbatas karena permasalahan keuangan daerah,
“Kami memaklumi minimnya anggaran daerah hari ini. Namun untuk pelayanan dan sarana prasarana, serta fasilitas kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama. Kami minta dinas untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersipat serimonial,” terang Said Agus Marli.
Untuk pelayanan kesehatan, serta kenyamanan ruang inap pasien, lanjut Agus Marli, harus menjadi tanggung jawab serius dinas terkait. Karena selama ini, banyak sekali keluhan masyarakat tentang kotornya ruang inap, karena kebersihan yang tidak terjaga.
“Banyak sekali keluhan masyarakat tentang fasilitas dan kebersihan di RSL tersebut. Kami minta dinas untuk lebih berperan dalam hal ini, dari awal pembentukan Kabupaten, RSL di Daik awalnya hanya Puskesmas Kecamatan yang dirubah menjadi RSL, hingga sangat wajib dan perlu masyarakat mendapat RSL yang baik dan layak. Saatnya di pusat ibu kota punya RSL yang standar,” imbuhnya. (SK-Pus)
