, , ,

PLN Diminta Jangan Cabut Meteran dan Beri Keringanan Tagihan

oleh
PLN Diminta Jangan Cabut Meteran dan Beri Keringanan Tagihan 1
Anggota BPSK Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri, mengikuti RDP yang digelar DPRD Provinsi Kepri, terkait Lonjakan Kenaikan Tagihan Listrik Masyarakat dari PT PLN Cabang Tanjungpinang. (Foto : Ist)

PLN Diminta Jangan Cabut Meteran dan Beri Keringanan Tagihan
– Dari RDP DPRD Provinsi Kepri.

Sijori Kepri, Tanjungpinang — DPRD Provinsi Kepri menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Lonjakan Kenaikan Tagihan Listrik Masyarakat, Selasa, (9/6/2020). RDP menghadirkan DPRD Kota Tanjungpinang, DPRD Bintan, Asisten Ekonomi Pemko Tanjungpinang, Manajer PLN Tanjungpinang, serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri. Sementara, dari DPRD Kepri, dihadiri Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari.

Dewi Kumalasari mengatakan, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sangat mengagetkan pelanggan. Kondisi ini tentu sangat memberatkan pelanggan, mengingat saat ini terjadi pandemi Covid-19 yang membuat warga, khususnya pelanggan terdampak.

”RDP menghasilkan beberapa rekomendasi yang harus dilakukan PLN, sebagai perusahaan negara penyedia listrik negara,” kata Dewi.

Adapun rekomendasi tersebut, agar dalam jangka satu minggu sejak rekomendasi ini diterbitkan, dibuka Posko Pengaduan Bersama setiap Kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang, maupun Kabupaten bintan, guna menampung aspirasi, maupun keluhan masyarakat atau pelanggan PLN terhadap kenaikan tagihan listrik.

Meminta PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang melakukan tera tiap meteran pelanggan secara bertahap dan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Agar adanya kesesuaian antara jumlah pemakaian listrik oleh pelanggan dengan penentuan besaran tagihan yang dilakukan oleh pihak PLN.

”Rekomendasi lainnya, meminta kepada BPSK Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri, untuk menerima semua berkas pengaduan masyarakat akibat lonjakan kenaikan tagihan listrik. Selanjutnya meneruskan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas ESDM dan PPNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri, agar ditindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan atas dugaan kecurangan penerapan tarif listrik masyarakat. Guna dilakukan penghitungan secara terperinci berapa beban masyarakat atas per KWH listrik yang dipakai,” kata Dewi.

Masih kata isteri Anggota DPR-RI dan mantan Bupati Bintan ini, berdasarkan penjelasan dan data yang disampaikan oleh pihak PLN, dapat diketahui, bahwa salah satu permasalahan terkait terjadinya peningkatan tagihan listrik karena tidak sebandingnya sumber daya pencatat yang dimiliki oleh PLN dengan jumlah pelanggan.

”Maka direkomendasikan agar PLN segera memperbaiki sistem pencatatan tersebut dan memberikan finalty, serta meninjau kembali kerjasama dengan vendor terhadap kesalahan perhitungan berdasarkan asumsi yang dilakukan oleh pihak vendor,” kata Dewi.

PLN Diminta Beri Keringanan Tagihan

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *