Pokja ULP Pemprov Kepri Dilaporkan ke Polisi

oleh

– Dugaan Penyalahgunaan Wewenang.

TANJUNGPINANG (SK) — Panitia Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pelelangan (ULP) II di Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, dilaporkan oleh Ketua DPP Himpunan Cerdik Pandai Muda Melayu (Cindai) Provinsi Kepri, Edi Susanto ke Polres Tanjungpinang.

Laporan tersebut, karena dinilai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dilakukan Pokja II ULP dimasing-masing dinas tersebut, terhadap proses pelelangan dan pemilihan Penyedia barang/jasa, pada pekerjaan belanja makan dan minum harian pegawai di dinas ini, melalui proses lelang yang dinilai adanya unsur Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).

“Laporan tersebut sudah kita lakukan ke Mapolres Tanjungpinang. Bahkan saya dan beberapa saksi lain yang berkaitan dengan dugaan kasus itu sudah diperiksa oleh Unit Tiper Sat Reskrim Polres Tanjungpinang kemaren,” kata Ketua Cindai Kepri, Edi Susanto pada sejumlah wartawan, Minggu (08/03/2015).

Edi menjelaskan, laporan dugaan kasus itu dilakukan atas adanya laporan masyarakat, yaitu dari tiga perusahaan peserta lelang pekerjaan Pokja II ULP Pemprov Kepri, pada proses Pelelangan serta Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa pada pekerjaan belanja makan dan minum harian pegawai Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri No. 01/SP-M/II/2015

“Kami dari Himpunan Cindai Provinsi Kepri telah terjun ke lapangan untuk meninjau langsung pada pekerjaan ini. Kami menduga telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Pokja II ULP Provinsi Kepri pada proses pelaksanaan pekerjaan proyeng tersebut,” ucap Edi.

BACA JUGA  Pantai Trikora Akan Dikembangkan Menjadi Wisata Favorit di Kepri

Adapun dugaan penyimpangan yang didapati oleh Himpunan Cindai, lanjut Edi, pihaknya menemukan adanya sejumlah kejanggalan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Pokja tersebut untuk memenangkan salah satu perusahaan yang diduga telah dikondisikan oleh pihak tertentu di dalamnya.

“Salah satu diantaranya, dimana Pokja tersebut membuat persyaratan kualifikasi yang tidak logis mengada-ngada, serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga berindikasi mengarah kepada salah satu penyedia untuk dimenangkan,” ucap Edi.

Hal lain, adanya ketidak transparannya panitia dalam proses tahapan lelang dengan cara mencantumkan undangan pembuktian kulaifikasi pada tempat yang tidak semestinya.

“Dasar hukum Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 24 ayat 3 poin D yang berbunyi “menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.” ungkap Edi.

Atas dasar hukum Perpres 54 tahun 2010 pada Pasal 56 ayat 10 yang telah menyebutkan, bahwa ULP atau pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif, serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan,” ucapnya.

BACA JUGA  Pantai Trikora Akan Dikembangkan Menjadi Wisata Favorit di Kepri

“Kejanggalan, adanya unsur kerugian negara dalam pelaksanaan pelelangan ini. Hal ini dibuktikan dengan peserta yang dimenangkang adalah penawar nomor tujuh terendah atau nomor satu tertinggi dari tujuh perusahaan penyedia yang telah memasukkan penawaran mereka,” ucap Edi.

Edi meyebutkan, jarak harga penawaran terendah tersebut sekitar Rp 186.252.000, pada paket pertama senilai Rp 53.608.000. Hal ini Jelas dapat menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit jumlahnya, lebih kurang 230 jutaan.

“Berdasarkan ketentuan hukum berlaku pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,” ucapnya.

Definisi tersebut lanjut Edi, di dalam pasal ini memuat unsur-unsur secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan ; orang lain atau suatu korporasi, yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

“Atas dasar itu, kita minta supaya dilakukan menindak seluruh panitia dan/atau pejabat yang berwenang lainnya, dengan mengikuti ketentuan pasal 54 Poin (7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan aturan perundang-undangan lainnya,”ucapnya.

Jika pelelangan masih dilanjutkan, maka Edi menilai kondisi itu sudah menjurus ke tindak pidana umum dan Tipikor, karena adanya pihak yang dirugikan, termasuk adanya dugaan unsur pelanggaran Hukum, serta ditambah dengan adanya Kerugian keuangan Negara.

BACA JUGA  Pantai Trikora Akan Dikembangkan Menjadi Wisata Favorit di Kepri

“Kita berharap, agar laporan yang kita buat tersebut dapat ditindak lanjuti pihak kepolisian, demi terwujudnya good governance (tata pemerintahan yang baik), pelayanan publik sesuai dengan asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan,” ucap Edi.

Menyikapi laporan Himpunan Cindai tersebut, Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Reza Morandi tarigan, termasuk KBO reskrim, setelah beberapa kali dihubungi melalui handponnya, meskipun terdengar aktif, namun tidak memberikan jawaban. (SK/APN)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.