Polres Bintan Tolak Penangguhan Penahanan

oleh
banner 1102x276

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
– H Amran Mantan Anggota DPRD Bintan

BINTAN (SK) — Perkara H Amran, salah seorang mantan Anggota DPRD Bintan yang tersandung kasus penambangan pasir darat secara ilegal diwilayah Bintan akan tetap berlanjut. Polisi Resort (Polres) Bintan menegaskan tetap akan menolak pengajuan penangguhan penahanan terhadap H Amran atas kasusnya. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Polres Bintan, AKBP Kristiaji melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Bintan, AKP Andri Kurniawan saat ditemui di Mako Polres Bintan, Selasa (13/1/2015) siang.

Menurutnya, pengajuan penangguhan penahanan terhadap H Amran sepenuhnya berada dipihak kepolisian. Meskipun, penangguhan penahanan tersebut menjadi hak pihak tersangka.

“Kalau mereka (pihak tersangka) mau mengajukan, silakan saja. Tetapi, saya akan tetap menolaknya,” tegas Andri.

Andri menambahkan, langkah yang diambil pihaknya dalam hal ini untuk memperlancar proses pemeriksaan terhadap H Amran. Karena, jika penangguhan penahanan dikabulkan, maka akan mempersulit pemeriksaan nantinya.

“Jika tidak ada alasan yang menguatkan, untuk apa ditangguhkan penahanannya. Nanti akan mempersulit urusan pemeriksaan saja,” tuturnya.

Selain itu juga, berita acara penahanan H Amran hingga saat ini belum ditandatangani olehnya. Andri menyebutkan, sejak ditahan selama enam hari di Makopolres Bintan, H Amran belum mau menandatangani berita acara penahananannya. Namun demikian, pihak kepolisian optimis tetap akan melanjutkan perkara kasus warga Tanjung Uban tersebut.

“Tak apa-apa dia (H Amran) belum mau tanda tangan, saya pastikan proses hukumnya tetap berlanjut meskipun tanpa tanda tangan dia pada berita acara penahanannya,” tegas Andri lagi.

Andri juga mengaku, bahwa penolakan penandatanganan berita acara penahanan H Amran telah dilaporkan kepada atasannya. Sikap yang dilakukan H Amran terhadap pihak kepolisian, lanjut Kasat Reskrim yang belum lama menjabat di Polres Bintan itu, tak akan membuat dirinya lepas dari dinginnya hidup dibalik jeruji besi.

Untuk saat ini, Andri mengatakan, proses pemeriksaan kasus penambangan pasir darat yang tak mengantongi izin itu, sudah sampai pada tahap pemeriksaan saksi ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Bintan dan Bagian Tata Ruang Pemkab Bintan. Karena menurut dia, perkara kasus H Amran telah melanggar aturan tentang penambangan serta fungsi tata ruang.

Selain itu, pihak penyidik Polres Bintan juga sudah memeriksa 17 orang saksi yang bekerja di penambangan milik H Amran. Setelah selesai secara keseluruhan pemeriksaannya, Andri menjelaskan, akan segera melimpahkan berkas pemeriksaan yang lengkap kepihak Kejaksaan.

“Kalau sudah lengkap, nanti akan kita kabari lagi ya,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, H Amran diciduk jajaran kepolisian di lokasi tempatnya melakukan pencurian kekayaan alam di Kampung Sakera, Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara pada Kamis (8/1/2015) lalu. Dari tangan tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti, seperti mesin sedot pasir, pompa air, pipa, jerigen.

H Amran yang saat ini ditahan di Mako Polres Bintan bersama barang buktinya, Polisi menjeratnya dengan pasal 128 KUHP juncto pasal 67 Ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. (HK)

banner 4921x615

banner 1280x160

banner 740x400

banner 1280x157

banner

banner 1050x130 banner 2560x472

banner 740x400

banner

loading...