Provinsi Kepri Akan Cairkan “30 PERSEN RTLH”

oleh
Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar, bersama H Muslim, rapat pembahasan RTLH di Kantor Dinsosnakertrans Lingga. (Foto : Puspandito)

LINGGA (SK) — Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar, mengadakan rapat pembahasan Rumah Tak Layak Huni (RTLH), bersama Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lingga, karena masih terdapat Desa yang belum menyelesaikan RTLH mencapai 70 persen. Untuk itu, Desa yang belum menyelesaikan RTLH tersebut akan digesa untuk penyelesaiannya, karena pencairan untuk 30 persen akan dicairkan Provinsi Kepri.

Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar, mengatakan, kita telah memasukkannya ke APBD-P, hanya untuk proses pencairannya kita sudah bahas, dan kita minta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengajukannya ke Bupati dan di tandatangani, berikutnya ke DP2KA kapan proses pencairannya. Tidak hanya sampai disitu saja, nanti akan ada proses tahapannya, yang memang ada 3 Desa, yakni Tajur Biru, Penaah dan Baran. Dimana, untuk proses pencairan 30 persen tersebut, harus menyerahkan proposal 30 persen progres sudah dikerjakan yang disertai fotonya, baru kita proses 30 persen yang belum dibayarkan.

BACA JUGA :  Edi Irawan Serahkan Jabatan Pada Awe-Nizar

“Khusus untuk Desa Baran, selain proposal yang 30 persen belum diserahkan, plus untuk SPJ yang 70 persen juga belum diserahkan. Ini juga riskan, dan kita minta kepada pihak Kecamatan untuk menegur dan segera memanggil Kepala Desa Baran. Jangan sampai, ini menjadi berurusan dengan penegak hukum,” ungkapnya, Senin, (17/10/2016), di Kantor Dinsosnakertrans Lingga.

Ditempat yang sama, Kepala Dinsosnakertrans Lingga, H Muslim, menyampaikan, kita masih merefisi Peraturan Bupati (Perbub) No.13 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan rehab Ruham Tidak Layak Huni. Intinya adalah, kita mendapat kabar angin segar bahwa dana yang 30 persen akan dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan riau, untuk 1419 unit RTLH yang pembangunannya sempat terbengkalai kemarin.

“Kecamatan Senayang yang paling banyak penerima RTLH, yakni 575 Kepala Keluarga (KK), di ikuti Kecamatan Lingga Utara, 332 KK, Kecamatan Lingga, 128 KK, Kecamatan Singkep Barat, 193 KK, Kecamatan Selayar, 105 KK dan Kecamatan Lingga Timur, 86 KK,” terangnya.

BACA JUGA :  Pemkab dan DPRD Lingga Sepakati KUA PPAS Tahun 2022 Rp 881.261.540.985

Untuk rumah, lanjut Muslim, saat ini kita sedang menyurati Kepala Desa, agar segera menyelesaikan prosal 70 persen RTLH 2015, karena kita masih dalam evaluasi. Dan catatan dalam rapat yang dilakukan dan dari hasil pantauan dilapangan, masih ada Desa yang belum menyelesaikannya. Di Desa Baran ada 1 buah rumah yang belum siap, Desa Posek 2 buah, Desa Limbong 3 buah, Desa Mepar 1 buah, Desa Kelombok 1 buah, Desa Laboh 1 buah, Desa Busung Panjang 1 buah, Desa Penuba 2 buah, dan Desa Pasir Panjang 3 buah, yang keseluruhannya berjumlah 14 buah. Namun, secara garis besar dari jumlah penerima RTLH banyak yang bagus.

“Belum siapnya rumah ini karena berbagai hal, antara lain, karena bencana, karena angin pasang dan juga ada karena faktor manusianya yang lambat mengerjakannya. Untuk itu, akan ada sanksi yang akan diberikan jika belum juga diselesaikan. Apabila dalam waktu pencairan nanti belum juga siap 30 persen, maka pihak PK akan mempertimbangkan untuk pencairan,” paparnya.

BACA JUGA :  IK3L Gelar Tepuk Tepung Tawar

Setelah pencairan nanti, tambah Muslim, mereka akan diberi waktu 36 hari untuk menyelesaikan ramah yang belum siap tersebut. Setelah selesai, baru akan dilakukan pencairan.

“Untuk RTLH 2017, kita masih menunggu MoU dengan Gubernur, karena sampai hari ini belum ada MoU dengan Gubernur,” unggahnya. (SK-Pus)

Shares

No More Posts Available.

No more pages to load.