PT Lobindo Gugat PT Gandasari

oleh

TANJUNGPINANG (SK) — PT Lobindo Nusa Persada (LNP) melakukan gugatan terhadap PT Gandasari Resources (GR) ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, karena menyangkut Wanprestasi pembayaran fee hasil pertambangan, pajak royality, Dana Jaminan Pelestarian Lingkungan (DJPL) serta Dana Comunity Responsibility (CSR), tunggakan pajak dari pelaksanaan pertambangan.
Hal itu dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikuasakan PT LNP (penggugat) ke PT GS (tergugat) melalui akta Notaris nomor 15 yang dibuat dan disetujui, serta surat kuasa tertanggal 16 Mei 2011 tentang pemberiaan kuasa pertambangan.

Gugatan tersebut tertuang melalui kusa hukum PT LNP, yakni Mas Rara Tri Retno Herriyani SH dan Harsono SH dari Low Office Retno Associates dalam? jawaban konvensi serta Gugatan Rekonpensi (RK) terhadap PT GR melalui gugatan perdata Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.TPI.

Menurut kuasa hukum PT LNP, Mas Rara Tri Retno, gugatan Rekonvensi (RK) PT GR kepada pengugat rekonvensi (RK), yakni PT LNP, merupakan gugatan yang kabur, tidak memiliki kualitas, serta prematur baik dalam pokok perkara (Primer) maupun subsider.

“Justru PT GS yang telah melakukan wanprestasi terhadap kien kita (PT LNP), atas perjanjian akta Notaris nomor 15 yang dibuat di hadapan Notaris Hasan SH, serta surat kuasa pertambangan dan pengolahan lahan tanggal 16 Mei 2013 dalam pengolahan Biji bauksit berdasarkan IUP yang diperoleh PT LNP sebelumnya,” ucap Mas Rara Tri Retno pada sejumlah wartawan di Tanjungpinag, Sabtu (4/10).

BACA JUGA  Empat Calon Kades Gugat Panitia Pilkades

Dikatakan, dalam perjanjian tersebut, pihak tergugat (PT GS-red) menyatakan kesediaan bersedia memberikan dana kompensasi sebesar Rp5 juta Dollar US atas pemberiaan surat kuasa pengolahan lahan dan penambangan yang dilakukan di lahan milik klienya selaku penggugat.

Hal ini, sesuai pasal 9 akte perjanjian Notaris Nomor 15 antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan pengolahan lahan, seseuai SHGB Nomor 323/Kampung Kijang milik PT LNP dan PT Dua Karya Abadi (DKA) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemberian surat kuasa pertambangan pada 16 Mei 2013 lalu.

“Berdasarkan hal tersebut, akhirnya PT LNP memberikan kuasa pengolahan lahan dan penambangan, pencurian, penjualan termasuk pengangkutan serta penandatanganan PIB eksport, dengan segala biaya dan pajak ditanggung olehPT GS selaku pengola lahan dan pertambangan biji bauksit,” ungkap Tri Retno.

Penambangan dilaksanakan tergugat, sesuai dengan surat kesepakatan itu, maka pihak tergugat setuju membayar konvensasi atas pemberian kuasa pengolahan lahan dan penambangan senilai 5 Juta US Dollar ke penggugat, ditambah fee pengolahan lahan penambangan senilai senilai Rp22,5 miliar sesuai dengan laporan hasil produksi penjualan.

“Selain itu, dalam perjanjiaan pengolahan lahan dan pertambangan boksit yang dilakukan, PT GS juga memiliki kewajiban, mengurus Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai dengan aturan pemerintah, membayar semua pajak seperti royalty, pada pemerintah daerah, termasuk dana DJPL sebagai Jaminan atas kerusakan lingkungan dari pertambangan yang dilakukan untuk reklamasi, dana CSR/CD, denda DHE, serta pajak bumi dan bangunan,” ucapnya.

BACA JUGA  Empat Calon Kades Gugat Panitia Pilkades

Kenyataanya, hingga saat ini seluruhan kewajiban tergugat belum dibayarakan dan dilaksanakan kepada PT LNP.

“Sebaliknya, dengan itikad tidak baik, penggugat memutarbalikan fakta dengan mendalilkan, jika pembayaran dari tergugat uang senilai, Rp50,5 miliar lebih, sebagai ganti rugi lahan atas penyerahan hak pengelolaan penambangan bauksit, berikut hak setengah tanah penggugat sesuai kesepakatan,” ucap Tri Retno.

Selain tidak melaksanakan kewajiban, sebagai mana yang sudah diperjanjikan berdasarkan akta perjanjiaan nomor 15, pihak tergugat juga dinilai melanggar perjanjiaan yang dibuat dengan mengalihkan pelaksanaan pengolahan pertambangan dari kuasa yang diberikan penggugat kepada perusahan PT Wahana Karya Suksesindo Utama (WKSU).

“Padahal surat kuasa yang diberikan penggugat kepada tergugat, tidak mengatur kuasa substitusi. Dan tergugat tidak berhak dan berwenang menyuruh pihak ke tiga melakukan penambangan biji bouksit di lahan yang kuasa pertambangan diberikan oleh klien kita,” terang Tri Retno.

Atas sejumlah rekayasa dan pemutabalikan fakta tersebut, penggugat menilai tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji, sehingga meminta pada majelis hakim dapat menjatuhi putusan agar PT GS emberikan ganti kerugiaan materil atas wanprestasi yang dilakukan kepada penggugat

“Kami juga meminta agar majelis hakim PN Tanjungpinang untuk menghukum tergugat membayar kerugian materil kepada penggugat secara tunai berupa, fee hasil produksi pengolahan penambangan yang dilakukan tergugat senilai 6.669.925.32 US dollar,” ungkap Tri Retno.

Disamping itu, tergugat juga diputuskan untuk membayar tunggakan pajak royality ke pada pemerintah Kabupaten Bintan senilai 3.895.460.79 US Dollar dengan perhitungan 3,75 persen dikali 21 Dollar US dikali 4.946.616.880 ton produksi bauksit yang dihasilkan dan wajib disetorkan tergugat ke kas daerah Pemkan Bintan.

BACA JUGA  Empat Calon Kades Gugat Panitia Pilkades

“Hal lain, tergugat juga dituntut untuk membayar dana jaminan reklamasi senilai Rp24.733.084.400 dengan perhitungan 5.000 dikali 4.946.616.880 ton produksi boksit yang dihasilkan. Kemudian biaya CSR/CD sejumlah Rp24.733.084.400, dengan perhitungan 5.000 dikali 4.946.616.880 ton produksi boksit yang dihasilkan,” katanya

Ditambah lagi denda DHE sebesar Rp100 juta, serta kekurangan fee atas pengelolaan penambangan sebagai pelaksanaan surat kuasa tanggal 16 Mei 2011 sejumlah Rp15 milliar, dan pajak bumi dan bangunan yang tertunggak selama 2 tahun.

“Kita juga juga meminta agar mjelis hakim PN Tanjungpinang, dapat menghukum tergugat memberikan ganti rugi immateril senilai Rp100 juta, sekaligus permintaan maaf melalui media massa harian nasional,” ucap Tri Retno.

Untuk menjamin kepastian hukum, penggugat juga minta majelis hakim berkenan meletakan sita jaminan terhadap harta milik tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan bersama benda-benda yang terletak berada diatasnya sesua dengan sertifikat hak milik Nomor : 11599 jalan RH Fisabililah, Kelurahan Batu Sembilan. (hk/SK-001)

No More Posts Available.

No more pages to load.