Raja Amirullah : Saya Merasa di Zolimi

oleh

TANJUNGPINANG (SK) — Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, dalam membacakan tuntutan kepada mantan Bupati Natuna, Raja Amirullah, Majelis Hakim Parulian Lumbantoruan SH, MH, membacakan putusan pidana kurungan 2 Tahun dan denda Rp. 200.000.000 dan apa bila tidak membayar denda, akan dilakukan ganti rugi dengan penjara selam 6 Bulan. Hal itu telah diputuskan oleh majelis Hakim, Rabu (17/6/2015).

Mendengar putusan Hakim, terdakwa Amirullah menganggap dirinya di zolimi dan langsung mengajukan Banding, tanpa ada pertemuan terlebih dahulu dari pihak kuasa hukumnya. Tanpa berfikir panjang sang terdakwa yang sudah dijatuhkan tuntutan ini, langsung meminta kenaikan banding di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan langsung ditangani oleh pihak Pengadilan.

Amirullah saat di wawancarai setelah persidangan mengatakan, hanya karena Surat Keputusan (SK) saja, saya di persalahkan dan dihukum, aliran dana tidak ada, pernyataaan bersalah karena mengeluarkan SK yang mengakibatkan, yang katanya merugikan Negara. Makanya saya menganggap ini suatu penzoliman, suatu hal yang sangat diluar akal sehat saya.

“Aliran dana itu tidak ada dan saya tidak pernah melaksanakan kegiatan itu dan bahkan kegiatan itu sudah ada dalam APBD 2010 yang menjadi permasalahan adalah SK yang di tanda tangani oleh Bupati yang lama dianggap tidak berlaku, pada hal dalam aturan Hukum yang saya ketahui adalah sepanjang peraturan itu belum di cabut, tapi Hakim berpendapat lain makanya saya melakukan Banding,” jelas Amirullah dengan nada kesal.

BACA JUGA  Lagi, Pengadilan Negeri Tanjungpinang “DI DEMO MASYARAKAT DAN MAHASISWA”

Amirullah menambahkan, disini bukan mempermasalahkan uang dan yang lainnya, hanya mempermasalahkan SK, yang disalahkan hanya karena saya mengeluarkan SK, sehingga anak buah yang melaksanakan kegiatan itu katanya berdasarkan karena mengeluarkan SK yang salah.

“Kalau memang mengeluarkan SK yang salah, kenapa Presiden mengelurkan SK tidak di permasalahkan dan tidak di pidanakan, pada hal Presiden SBY pernah mengeluarkan SK dan dianggap salah oleh Mahkamah Agung (MA) tapi tidak dipidanakan. Kalaupun SK saya yang salah, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetukan, bukan Majelis Hakim, Polisi atau Jaksa. Dan putusan ini benar-benar menzolimi saya dan tidak fer,” tegas Amirullah.

Amirullah mengira, dengan adanya pengadilan seperti ini, ia bisa mendapat keadilan yang sebenar-benarnya, ternyata hanya seperti ini dan apa yang saya dapatkan benar-benar jauh dari harapan saya. Saksi 36 orang tidak satu orang pun yang melibatkan saya, cuma saksi Asmiadi yang melibatkan saya, dan saya sudah melaporkan membuat saksi palsu. dari 36 saksi hanya satu saksi yang menyatakan bahwa, saya yang memerintahkan, dan saya di tuduh mengadakan pertemuan di Kantor Lurah, padahal saat itu saya di undang oleh Lurah, makanya saya mengundang masyarakat bahwa anggaran itu sudah ada, itu saja, tidak ada hal lain, karena itu bukan wilayah saya, tapi wilayah tatanan SKPD. (SK-YUL)

BACA JUGA  Main Judi, IRT di Hukum 1 Bulan 10 Hari Penjara

LIPUTAN TANJUNGPINANG : YULIATA
EDITOR : DEDI YANTO

Raja Amirullah Saya Merasa di Zolimi (Photo : Yuliata)
Raja Amirullah : Saya Merasa di Zolimi (Photo : Yuliata)

 

 

No More Posts Available.

No more pages to load.