BATAM (SK) — RDPU Rencana Relokasi Warga Tembesi Buton, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji, serta hal-hal lain yang di anggap perlu, akhirnya bisa berjalan dengan lancar, setelah di tengah perjalanan rapat sempat terjadi ketegangan, Selasa, (08/03/2016).
RDPU yang di pimpin langsung oleh Ketua Komisi I, DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratimura SE., M.Si tersebut, mengundang Kepala Kantor Lahan BP Batam, Kaban Pengelola Perbatasan Daerah, Dirpam BP, Camat, Lurah dan Pimpinan PT. Putra Sandi Perkasa, serta Perwakilan Warga RT 07/RW 01.
Disampaikan oleh Ketua RT 07/RW 01 Rusmono, bahwasanya, sebenarnya Warga tetap tidak mau digusur. Warga kecewa. Hektaran lahan yang sudah mereka tempati berpuluh-puluh tahun lamanya, akan di gusur. Dua perusahaan telah mengakuinya bahwa lahan tersebut milik mereka.
“Kalau memang warga terus saja belum puas dan masih juga kurang bisa menerima apa yang menjadi kehendaknya, ya sudah. Silahkan saja menempuh jalur Hukum, seperti apa yang telah disarankan Pak Nono barusan,” ungkap Nyanyang menanggapi ketegangan yang terjadi.
Berpuluh tahun sudah warga Tembesi Buton menempati sekitar 19 Hektar lahan di kawasan tersebut. Wajar saja mereka merasa sangat sedih dan kecewa kini, karena nampaknya lahan tersebut, bakal tidak akan bisa mereka tempati lagi. Lahan akan di sulap jadi perumahan.
“Lahan itu milik kami Kak, ada legalitas kami,” ungkap Ahmad Zuhri, yang hadir di RDPU tersebut sebagai perwakilan dari PT. Putra Sandi Perkasa. Dua PT Besar, mengaku sebagai pemilik lahan Tembesi Buton tersebut, yakni PT. Putra Sandi Perkasa dan PT. Tunas Baru Headline.
“Tembesi Buton Harga Mati, untuk melindungi Hutan. Usut tuntas Mafia lahan”, Begitu lah spanduk warga tertulis. Namun apa daya dan apa boleh buat, perjuangan mereka hingga berdemo pun, nampaknya tidak akan berhasil. Sungguh malang nasib petani warga Tembesi Buton.
Bagaimanakah tanggapan dari Rudi, selaku Pimpinan atau mungkin pemilik PT. Putra Sandi Perkasa menanggapi hal ini ? Belum jelas ! (SK-Nda)
