, ,

Redam Keresahan Masyarakat Natuna, Bupati Janji Temui Presiden

oleh -270 views
Bupati Natuna H Abdul Hamid Rizal, didampingi Wakil Bupati Natuna, Hj Ngesti Yuni Suprapti, Ketua DPRD Natuna Andes Putra, menyerap aspirasi masyarakat Natuna. (Foto : Bernard Simatupang)
height="100%"

Redam Keresahan Masyarakat Natuna, Bupati Janji Temui Presiden

Bupati Natuna H Abdul Hamid Rizal, didampingi Wakil Bupati Natuna, Hj Ngesti Yuni Suprapti, dan Ketua DPRD Natuna Andes Putra, menyerap aspirasi masyarakat Natuna. (Foto : Bernard Simatupang)

SIJORIKEPRI.COM, NATUNA — Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya, Bupati Natuna Drs H Abdul Hamid Rizal M.Si, didampingi Wakil Bupati Natuna, Dra Hj Ngesti Yuni Suprapti MA, Ketua DPRD Natuna Andes Putra, dan segenap anggota FKPD Natuna, temui masyarakat yang sedang menggelar demonstrasi terkait penolakan ditetapkannya Kabupaten Natuna sebagai tempat observasi WNI Wuhan, China, di Natuna, bertempat di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Natuna, Jalan Yos Sudarso, Batu Hitam – Ranai, Senin, (3/2/2020).

Untuk menyerap aspirasi dan meredam keresahan masyarakat, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, menyampaikan beberapa hal diantaranya, bahwa penetapan lokasi observasi di Kabupaten Natuna, adalah kebijakan Pemerintah Pusat tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Natuna.

Bupati Natuna dihadapan para pendemo juga telahpun menyampaikan penolakan dari pihak pemerintah daerah ke Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, melakukan upaya-upaya yang bersifat koordinasi, serta selanjutnya menyampaikan beberapa tuntutan masyarakat.

Adapun tuntutan masyarakat yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia diantaranya WNI yang dievakuasi dari Wuhan dapat dipindahkan ke Kapal Perang/KRI dan diobservasi di lepas pantai, Pemerintah Pusat memberikan kompensasi jaminan kesehatan, seperti Posko Layanan Kesehatan Darurat, dan mendatangkan tenaga psikiater.

Selain itu, masyarakat Natuna juga menuntut Menteri Kesehatan diwajibkan berkantor di Natuna selama masa observasi sebagai bentuk jaminan kesehatan dan keamanan masyarakat Natuna. Dan yang terakhir, segala kebijakan pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di Kabupaten Natuna, hendaknya dapat disosialisasikan terlebih dahulu.

Hal itu dimaksudkan agar masyarakat Natuna dapat menyesuaikan kebijakan tersebut, terlebih lagi kebijakan Observasi WNI dari Wuhan yang memicu penolakan keras atas pertimbangan keselamatan dan kekhawatiran penularan penyakit Corona yang menjadi obyek Warning Global WHO saat ini.

Untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat tersebut, Bupati Natuna didampingi Wakil Bupati Natuna, Ketua DPRD, Ketua Nelayan dan beberapa tokoh pemuda berangkat menuju Jakarta untuk menemuni Presiden RI, Joko Widodo, untuk menyampaikan tuntutan masyarakat tersebut. (nard)

Masyarakat Natuna menggelar demonstrasi terkait penolakan ditetapkannya Kabupaten Natuna sebagai tempat observasi WNI Wuhan, China. (Foto : Bernard Simatupang)

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]
banner 740x400 banner 740x400 banner 740x400 banner 740x400