– Ikuti Musrenbang Nasional.
TANANJUNGPINANG (SK) – Kepada seluruh pelaksana Pembangunan, untuk lebih memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung Jawabnya, dalam melaksanakan kegiatan pada SKPD-nya masing-masing. Dan kepada Bappeda Provinsi Kepri, serta satuan kerja yang memunculkan kegiatan di APBN agar serius dan sungguh-sungguh mengikuti pada saat Musrembangnas nanti. Demikian disampaikan Plt Sekda Provinsi Kepri, Reni Yusneli, ketika menutup kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2016, bertempat di Aula Balariung Wan Seri Beni, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Jumat, (15/04/2016).
“Saya minta kepada Bappeda Provinsi Kepri, serta satuan kerja yang memunculkan kegiatan di APBN agar serius dan sungguh-sungguh mengikuti pada saat Musrembangnas nanti,” tegasnya.
Reni juga berharap, kepada Bappeda dan SKPD lainnya, terkait yang memunculkan kegiatan untuk dibahas pada Musrembangnas nanti, harus dipersiapkan materinya secara matang.
“Sehingga diharapkan tidak ada lagi kendala administrasi dan teknis, pada saat pembahasan program Musrembangnas nanti,” harapnya.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Reni juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada seluruh peserta yang hadir pada kegiatan Musrenbang Kepulauan Riau.
“Kepada peserta dari Kabupaten Kota dan para tokoh masyarakat, baik yang berasal dari luar daerah maupun dalam daerah, terima kasih telah hadir dalam acara Musrenbang tahun 2016 ini,” kata Reni.
Reni juga mengatakan, setelah usai acara ini, kepada kepala Bappeda Provinsi maupun Kepala Bappeda Kabupaten Kota, agar dapat mencermati baik setiap program dan kegiatan yang akan dituang dalam konsep perencanaan kerja pembangunan daerah.
“Hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan konsep yang saling mengisi, besinergi dan komprehensif, guna mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Kepri berdasarkan program dan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya, masih saja ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Kendati kesalahan tersebut bisa terjadi pada saat perencanaanya kurang matang terutama dalam hal lokasi kegiatan, desain teknik sipilnya yang tidak tepat, sampai dengan masalah lahan yang kadang belum jelas,” ungkapnya.
Sedangkan dalam proses pengadaan, sambung Reni, masih ditemui pejabat dan kelompok kerja menghadapi beban psikologis, akibat resiko dilaporkan pada saat proses pengadaan.
“Hingga perlu koordinasi antar pihak, baik itu aparat hukum, seperti kejaksaan, kepolisian dalam hal pelaksaan kegiatan,” pungkasnya. (SK-RA/C)
