, ,

Sebarkan Informasi Ujaran Kebencian, Wanita Ini Terancam 6 Tahun Penjara dan Denda 1 Miliar

oleh
Melakukan ujaran kebencian terhadap kepala negara, seorang wanita, bernisial UN, diamankan tim Subdit V Dittipidsiber Ditreskrimsus Polda Kepri. (Foto : Humas Polda Kepri)

Sijori Kepri, Batam — Seorang wanita, bernisial UN, diamankan tim Subdit V Dittipidsiber Ditreskrimsus Polda Kepri, Jumat, (2/6/2020). Yang bersangkutan, diduga melakukan ujaran kebencian terhadap kepala negara, terancam 6 tahun penjara atau denda Rp 1 Miliar.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kepri, AKBP Priyo Prayitno, didampingi Kasubdit V Dittipidsiber Ditreskrimsus Polda Kepri, Kompol I Putu Bayu Pati, dalam keterangan persnya, Selasa, (16/6/2020), mengatakan, kronologis penangkapan, bermula tersangka UN, melihat postingan video dari group Facebook dengan nama video millenial, Rabu, (10/6/2020) sekira pukul 17.15 WIB.

Setelah menonton video tersebut, tersangka dihari yang sama membagikan (share) video tersebut ke akun Facebook miliknya dan juga membagikan ke akun group Facebook P4WB Bakti Bumi Madani.

”Adapun isi video tersebut memiliki muatan informasi elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok yang mengandung unsur SARA,” jelas Kasubdit V Dittipidsiber Ditreskrimsus Polda Kepri, Kompol I Putu Bayu Pati.

Selanjutnya, tim berhasil mengamankan tersangka, Jumat, (12/6/2020). Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku tidak kenal dengan orang yang ada di dalam video dan orang yang membuat video tersebut.

”Tujuan tersangka membagikan (share) video tersebut, karena ia merasa kecewa dengan Presiden Jokowi dan dengan dibagikannya video tersebut ke akun Facebook miliknya dan akun group Facebook P4WB, maka banyak orang yang dapat melihat postingan tersebut, sehingga nantinya orang merasa tidak suka dengan pemerintahan atau Presiden Jokowi,” kata Putu Bayu Pati.

Barang bukti yang diamankan dari tersangka yaitu Postingan dari Akun Facebook atas Nama Inisial UN dan 1 Unit Handphone Merk Xiaomi. Atas dugaan tindak pidana tersebut, tambahnya, telah memenuhi unsur pada pasal 45a Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

”Atas perbuatan tersangka diancam dengan Pidana penjara paling lama 6 tahun, dan denda paling Banyak Rp 1.000.000.000,” tutupnya. (Wak Dar)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]