SEKDA NATUNA : Data BI dan BPS “SINYAL BAGI DAERAH MENYUSUN RKPD”

oleh
SEKDA NATUNA : Data BI dan BPS “SINYAL BAGI DAERAH MENYUSUN RKPD” 1
Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Natuna Tahun 2017. (Foto : Bernard Simatupang)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
– Kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Kerja TPID Natuna.

SIJORIKEPRI.COM, NATUNA — Bupati Natuna, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna, Wan Siswandi, S.Sos, M.Si, secara resmi membuka rapat koordinasi rencana kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Natuna Tahun 2017, di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Rabu, (22/03/2017).

Dalam sambutannya, Sekda Natuna, Wan Siswandi, menyampaikan, bahwa dalam kebijakan fiskal dan moneter suatu negara, pengendalian inflasi merupakan salah satu faktor yang penting dikendalikan dan dicapai. Selain pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar inflasi ada salah satu indikaror stabilitas ekonomi suatu negara yang berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat, yaitu dengan adanya kenaikan harga.

Pengendalian laju inflasi tidak bisa dipusatkan hanya ditingkat pusat saja, daerah memiliki andil yang besar dalam menjaga stabilitasnya. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 027/1696/SC tanggal 2 April 2013, pemerintah menginstruksikan kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, untuk segera membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai salah satu wadah koperasi dalam menjaga, agar tidak terjadi inflasi di daerah yang beranggotakan, Badan, Dinas, Steak Holder, dan Instansi terkait lainnya.

“Saya berharap kepada SKPD yang tergabung dalam TPID ini, untuk bisa bersama-sama menciptakan program pemberdayaan potensi dan sumber daya yang ada, guna meningkatkan produksi kebutuhan pokok, sehingga ketergantungan Natuna atas pasokan dari luar daerah dan pendistribusian dapat teratasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bank Indonesia (BI), Gusti Raizal Eka Putra, perwakilan Provinsi Kepri (Batam) memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Natuna, bahwa Kabupaten Natuna telah membentuk TPID dengan Keputusan Bupati Natuna terkait dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Menurut Gusti Raizal Eka Putra, TPID mempunyai tugas dan kewajiban untuk memutuskan kebijakan yang akan ditempuh, memantau dan mengevaluasi efektifitas kebijakan yang diambil, merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindak lanjuti oleh SKPD terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

“Selain itu, TPID juga melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah, melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa, melakukan inventarisasi data dan informasi, mengidentifikasi, dan menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan penganggaran upah minimum di daerah, melakukan komunikasi, sosialisasi, publikasi, serta memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga,” paparnya.

Kemudian, Wan Siswandi, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BI, dengan adanya pertemuan ini telah memberikan gambaran, serta pencerahan bahwa demikian pentingnya dan strategisnya TPID ini diadakan.

Dijelaskan bahwa data yang dikeluarkan BI dan BPS terkait inflasi, pertumbuhan dan lainnya, merupakan sinyal bagi daerah ketika akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Data dari BPS merupakan panduan dari TPAD dan Bappeda dalam menyusun program kegiatan yang ada di SKPD, begitu pentingnya pengendalian inflasi/harga tentunya sangat berkorelasi dalam penyusunan APBD dan penting dalam menyusun kegiatan di SKPPD,” ujar Siswandi. (SK-Nard/C)

 

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

height="100%"

loading...
banner 740x400

banner

banner