Seknas Jokowi Prihatin Dengan Pengelolaan Pelabuhan Tarempa

oleh
Ketua Seknas Jokowi Kabupaten Kepulauan Anambas, Ulun Komarudin. (Foto : Seknas Jokowi)

ANAMBAS – Sebagai pintu keluar masuk barang dan orang untuk meningkatkan perekonomian, pelabuhan memiliki peranan yang sangat penting. Oleh sebab itu, pelabuhan harus memiliki organisasi dan pengelolaan kepelabuhanan. 

Secara teori dan dasar-dasar hukum tidak terbantahkan lagi, bahwa pelabuhan yang dibangun dengan anggaran pemerintah telah memiliki segalanya, sesuai dengan teori, dasar hukum, SOP, protap dan otoritas pengelolaannya.

Secara kasat mata, Kabupaten Kepulauan Anambas, memiliki 4 (empat) pelabuhan besar, seperti Pelabuhan Tarempa di Pulau Siantan, Pelabuhan Matak Kecil di Pulau Matak, Pelabuhan Berhala dan Pelabuhan Kuala Maras di Pulau Jemaja. 

Empat pelabuhan yang disebutkan diatas, merupakan pelabuhan yang bisa disandari oleh kapal-kapal besar. Baik berfungsi sebagai pelabuhan barang, juga termasuk orang.

BACA JUGA :  Masa Tenang Pemilu 2019, KPID Kepri Ingatkan Lembaga Penyiaran

Seiring dengan semakin dewasanya Kabupaten Kepulauan Anambas, ternyata belum diiringi dengan peningkatan ketertiban pengelolaannya. Sehingga peranan kawasan pelabuhan yang ada, belum memberikan kenyamanan bagi pemanfaat pelabuhan. 

Sebagai Ketua Seknas Jokowi di Kabupaten Kepulauan Anambas, Ulun Komarudin, kembali mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap pengelolaan pelabuhan Tarempa yang tidak tertib, sehingga membuat Mobil Ambulance milik RSUD Tarempa, kesulitan untuk keluar dari kawasan pelabuhan.

“Peristiwa ini terjadi pada pukul 19.40 WIB di pelabuhan Tarempa, beberapa saat setelah Ferry Seven Star, bersandar. Dan hampir menimbulkan jatuhnya kendaraan yang terparkir di sisi kiri-kanan jalan dermaga,” ungkap Ulun, kemarin. 

Menurut salah seorang warga di Tarempa, bahwa hal ini sudah biasa dan selalu terjadi kondisi seperti ini. 

BACA JUGA :  Honorer Puskesmas Anambas “BELUM DITEMUKAN”

Terkait hal ini, Ulun rencananya akan membahas bersama pihak Syahbandar setempat, KPPP Tarempa, agar kiranya segera dilakukan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku pada sektor kepelabuhanan. (Red)

Shares

No More Posts Available.

No more pages to load.