Sengketa Lahan Pembangunan Rumah Listrik Palmatak Kembali Bergulir

oleh

– Andi Tindak Lanjut Ke Kejati Kepri

ANAMBAS (SK) — Sengketa lahan pada pembangunan Rumah Listrik Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) kembali bergulir antara ahli waris tanah Andi Rio Framantdha dan pemilik tanah H Mukhlis Yushady. Andi yang mengklaim lahan tersebut miliknya, telah dijual Mukhlis yang juga mengkalim miliknya kepada Pemerintah KKA kini kembali melaporkan masalah tersebut kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Rabu (1/4/2015) lalu.

Andi mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat terkait diduga pemalsuan surat tanah yang dibebaskan oleh pihak pemerintah KKA dan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 lalu kepada Kejati Kepri. Sebelumnya masalah tersebut telah diproses Kejari Ranai melalui Cabjari Tarempa dan telah dimintai keterangan kedua belah pihak, namun dalam prosesnya tidak juga selesai alias “macet”.

“Selain itu kami (kedua belah pihak) juga telah dimediasi oleh pihak kecamatan didaerah tersebut. Ada poin-poin yang disetujui kedua belah pihak yakni segera menyelesaikan masalah tersebut sesuai hukum yang berlaku. Dan mengenai pembangunan untuk kepentingan masyarakat tidak dihentikan,” jelas Andi kepada Sijori Kepri belum lama ini, di Tanjungpinang.

BACA JUGA  Lis Minta Tidak Ada Lagi Sengketa Tanah di Kota Tanjungpinang

Permasalahan tersebut Andi sangat menyayangkan, lantaran pembelian atau pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah KKA yang saat itu tidak melibatkan pemilik tanah. Pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah sudah terlaksana bahkan bangunannya sudah dibangun di area tanahnya.

Pemerintah Kabupaten Kepualauan Anambas pada saat melakukan pembebasan tanah diduga mengacu dengan surat keterangan ganti rugi atas nama Muchlis Yushady Nomor.56/95/525 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ladan pada tanggal 20 November 1995.

“Kami memiliki bukti kepemilikan tanah dengan Gran Nomor 15/1936, Kaard Nomor 1637/1634 Surat Hibah tanggal 22 Mei 1966 atas nama Hasan Basri. Saya mendesak kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk dapat menidaklanjuti persoalan ini dengan serius, jika ini dibiarkan kami akan mengajukan kepihak penegak hukum lebih tinggi” pungkasnya.

Sementara itu, ditempat terpisah saat Sijori Kepri menemui H Mukhlis Yushady di Siantan, Tarempa, Senin (11/5/2015) lalu, mengatakan, tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah KKA mutlak milik dirinya. Hal tersebut dibuktikan dengan surat ganti rugi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ladan pada tahun 1995.

BACA JUGA  Andi Bantah Pihaknya Terlibat Saat Pembebasan Lahan

“Saat mendengar ada pihak menggugat tanah tersebut saya sangat kaget, sementara sebelumnya pihak penggugat itu ikut hadir juga dalam mengukur antar sempadan ditanah tersebut. Pihak pemerintah menginginkan tanah saya tersebut untuk dibangun rumah listrik dan menurut saya, demi kepentingan masyarakat luas maka saya lepaskan dan tiba-tiba ada pihak yang mengugat persoalan tersebut,” ungkap Mukhlis.

Dilanjutkan Mukhlis, terkait sengketa lahan yang sudah masuk keranah hukum, dirinya akan kooperatif mengikuti peraturan yang berlaku. Dalam proses hukum sebelumnya di Anambas, dirinya juga telah dimintai keterangan sebagai saksi beberapa kali.

“Saya sudah menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan sebagai saksi, hingga kini masih belum ada keputusan juga. Sampai saat ini saya juga masih menunggu keputusan dari pihak Pengadilan Negeri tentang status tanah yang saya miliki yang dianggap tidak sah,” ungkapnya kembali.

Selain itu, diungkapkannya mengenai anggaran ganti rugi lahan tersebut juga belum diterimanya dari Pemerintah Daerah, karena adanya masalah sengketa lahan tersebut. Dan seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) KKA kepada dirinya, bahwa uang ganti rugi tersebut telah dititipkan kepada Pengadilan Negeri (PN) Ranai sebesar Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah – Red).

BACA JUGA  Dewan Kecewa Masyarakat Dompak, PT Kemayon Bintan dan PT Terindra “DI UNDANG TIDAK HADIR”

“Secara pribadi saya tidak akan pernah membatalkan pembebasan lahan tersebut, karena saya menganggap ini adalah demi kepentingan orang ramai dan masyarakat Palmatak pada umumnya sudah puluhan tahun menunggu adanya listrik. Jika saat itu saya diminta untuk membebaskan lahan untuk listrik tersebut tanpa bayaran, secara pribadi akan saya lakukan juga agar Kecamatan Palmatak dapat menikmati listrik,” tutup Mukhlis.
(SK-Tim)

H Mukhlis Yushady (Photo : Tim Sijori Kepri)
H Mukhlis Yushady (Photo : Tim Sijori Kepri)
Rumah Mesin Listrik Di Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas (Photo : Tim Sijori Kepri)
Rumah Mesin Listrik Di Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas
(Photo : Tim Sijori Kepri)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.