Sidang Korupsi BUMD Tanjung Pinang, Jaksa Hadirkan 4 Saksi

oleh
Sidang Kasus Korupsi BUMD Tanjung Pinang, Jaksa menghadirkan 4 saksi di Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang. (Foto : Ist)

Tanjung Pinang, Sijori Kepri — Jaksa menghadirkan 4 (empat) saksi untuk memberikan keterangan sidang perkara tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan pengelolaan keuangan piutang non usaha Tahun 2017-2019 senilai Rp 517 juta yang dilakukan terdakwa Kepala Bagian Bendahara pada Badan Usaha Milik Daerah PT Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD PT TMB), Dyah Widjiasih Nugraheni SE, di Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang, Kamis, 18 Agustus 2022.

4 (empat) orang saksi itu, yakni, Syaiful Amri (Kepala Divisi Keuangan), Yuswandi (Komisaris BUMD 2020 sampai sekarang), Sefti (staf keuangan BUMD) dan Kartini (Bagian Umum).

Kepala Divisi Keuangan BUMD Tanjung Pinang, Syaiful Amri, dalam keterangannya terkait perkara ini terjadi menemukan ada laporan dari pembukuan yang belum disetorkan ke kas BUMD.

”Pada tahun 2016 ada temuan uang daging yang tidak disetorkan dan pemotongan gaji karyawan pada tahun 2017,” ungkap Syaiful Amri.

Sementara saksi Yuswandi menerangkan, pada saat dilakukan evaluasi menemukan adanya piutang di BUMD PT TMB tersebut dengan total Rp 1,2 Miliar.

BACA JUGA :  Kasus Korupsi di Dispora Kepri, Mantan Gubernur Isdianto Bersama 3 Saksi Lainnya Bersaksi di Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang

”Saya surati Direksi agar melakukan penagihan, ada (hutang) yang nama terdakwa, Asep Nana Suryana dan Zondervan,” terangnya.

Saksi Yuswandi juga mengatakan adanya fasilitas peminjaman pada karyawan di perusahaan.

“Dalam peminjaman diatur hanya boleh pinjam 2 (dua) bulan gaji. Tidak meminjam sebelum pinjaman lama dilunasi,” katanya.

Pada awal 2021 dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) menurut saksi Yuswandi disampaikan evaluasi.

“Dalam rapat evaluasi itu, saya sampaikan, ini (piutang) agar ditangani, piutang terjadi tahun 2017 sampai 2019,” ungkapnya.

Adanya pinjaman melebihi gaji, belum lunas tapi pinjam lagi dan dikabulkan, saksi Yuswandi telah menyampaikan dalam rapat.

“Bagi yang berutang berjanji mengembalikan,” ujarnya.

Mengenai adanya pelanggaran peraturan peminjaman uang ini, Yuswandi mengakui ada kewenangan persetujuan komisaris pada saat itu (Riono dan Gatot, Red).

Saksi Kartini, mengaku meminjam uang ke bagian HRD dan dipotong langsung di bagian HRD ketika gajian.

“Tapi sudah saya lunasi,” ujarnya.

Mengenai target perusahaan saat Yuswandi baru masuk sebagai komisaris.

BACA JUGA :  Kembali, Polsek Senayang Berikan Imbauan Antisipasi Penyebaran Covid-19

“Menurut laporan keuangan, masih surplus. Kalau tak salah saya,” katanya.

Sementara itu, saksi Sefti mengaku hanya mencatat peminjaman, termasuk pembayaran dari pinjaman.

“Terhadap orang-orang yang tidak membayar tiap bulannya, apakah saksi tidak melaporkan ?,” tanya Albiferi SH MH, salah seorang hakim anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Untuk diketahui, dalam perkara ini, perbuatan terdakwa dinilai, telah melakukan tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, atau bersama-sama saksi Asep Nana Suryana dan Zondervan, yang saat itu merupakan Mantan Direktur Utama dan Direktur BUMD Tanjung Pinang.

Modus terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminjamkan dana yang tidak sesuai prosedur tentang peraturan perusahaan BUMD PT TMB Pasal 34.

Bahwa BUMD PT TMB mempunyai fasilitas berupa pinjaman bagi Karyawan yang mekanisme Pemberian Pinjaman Karyawan tersebut, yaitu dengan cara karyawan yang akan menggunakan fasilitas pinjaman bagi karyawan kepada PT TMB awalnya meminta blanko/form Pinjaman Karyawan dari Bendahara/Bendahara Gaji pada Divisi HRD dan Umum, dengan melampirkan syarat-syarat, dan salah satunya sebagai foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

BACA JUGA :  Jadi Saksi Kasus Korupsi di Dispora Kepri, Ini Pengakuan Mantan Gubernur Isdianto Kepada Majelis Hakim

Atas dugaan korupsi ini, mengakibatkan kerugian negara melalui BUMD Kota Tanjung Pinang senilai Rp 517.741.716.

Perbuatan terdakwa Dyah melanggar pasal 2 junto Pasal 3 junto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 KUHP. (Asf)

Shares

No More Posts Available.

No more pages to load.