,

Surat Edaran Gubernur Kepri No 611 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dan Internasional (PDF)

oleh
Surat Edaran Gubernur Kepri No 611 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dan Internasional. (Foto : Sijori Kepri)

Sijori Kepri, Tanjung Pinang — Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 611/SET-STC19/IX/2021, tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dan Internasional dengan menggunakan moda transportasi umum dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau, Senin, (04/10/2021).

Surat Edaran Gubernur Kepri No 611 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dan Internasional (PDF) :

Down Load DISINI

Dalam SE tersebut, Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dan Pelaku Perjalanan Internasional (PPI) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau bertanggungjawab atas kesehatannya masing-masing, tunduk dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta diwajibkan untuk selalu menggunakan masker secara benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir/handsanitizer.  

BACA JUGA  Ke Anambas, Gubernur Kepri Prihatin Lihat Pelajar dan Mahasiswa di Jemaja

Selain itu, tidak diperkenankan untuk makan dan minum bagi PPDN dan PPI yang menggunakan moda transportasi umum dengan durasi perjalanan kurang dari 2 jam, dikecualikan pada individu yang wajib mengonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang apabila tidak dilakukan akan berdampak bagi kesehatan dan keselamatan orang tersebut.  

Sedangkan ketentuan bagi PPDN yang melaksanakan perjalanan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan moda tansportasi laut atau kapal penyeberangan (RoRo) diwajibkan melengkapi diri dengan sertifikat vaksin Covid-19.

Bagi PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis penuh (dosisi 1 dan 2) tidak perlu lagi melampirkan surat keterangan hasil negatif RTPCR/Rapid Test Antigen sebagai syarat melakukan perjalanan.  

Namun bagi PPDN yang baru mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama (1) wajib melengkapi diri dengan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam atau hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan.

Semua pihak juga wajib melaksanakan pengecekan suhu tubuh sebelum melaksanakan perjalanan, serta bagi calon PPDN yang memiliki suhu tubuh di atas 38oC atau memiliki gejala suspek Covid-19 tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan.  

BACA JUGA  Ini Pesan Ansar Ahmad Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Yang Baru Dilantik

“Yang terpenting mengaktifkan aplikasi PeduliLindungi dalam rangka pengisian riwayat perjalanan dan validasi kartu/sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat melakukan perjalanan,” instruksi Gubernur.  

Sedangkan untuk perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara, masyarakat harus melengkapi diri dengan kartu/sertifikat vaksin Covid-19. Bagi PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis 2 (penuh), aturannya sama, tidak perlu melampirkan surat keterangan hasil negatif RTPCR/Rapid Test Antigen sebagai syarat melakukan perjalanan. 

Adapun bagi PPDN yang baru mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis pertama wajib melengkapi diri dengan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam atau hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan.  

“Peraturan lainnnya juga sama dengan yang diterapkan di moda transportasi laut,” kata Gubernur Ansar.  

Adapun aturan untuk moda transportasi darat, bagi calon PPDN yang memiliki gejala suspek Covid-19 tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan. Tertib saat akan memasuki dan meninggalkan moda transportasi dan selama berada di kawasan terminal, guna jaga jarak serta menghindari terciptanya kerumunan.  

BACA JUGA  Ansar Ahmad : Gagasan Provinsi Khusus Wajar “ASALKAN UNTUK KESEJAHTERAAN”

“Bagi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada wilayah aglomerasi Provinsi Kepulauan Riau dapat mengatur persyaratan perjalanan yang disesuaikan dengan kebijakan kabupaten/kota masing-masing,” pinta Ansar.

Edaran Gubernur ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 48 tahun 2021, dan mulai berlaku hari ini, Selasa, 5 Oktober 2021 hingga ada hasil evaluasi lanjutan sesuai kebutuhan. (Red)

No More Posts Available.

No more pages to load.