Surat Edaran Terbaru Menpan RB, Tidak Masuk Kerja Selama 10 Hari PNS Dipecat

oleh
Menpan RB, Tjahjo Kumolo, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No 16 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi ASN. (Foto : Kemenpan RB)

Sijori Kepri, Jakarta — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB), Tjahjo Kumolo, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No 16 Tahun 2022, yang merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021, tentang Disiplin PNS.

Men PANRB, Tjahjo Kumolo, meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat melakukan pengawasan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Didalam SE tersebut disampaikan, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta agar melakukan pengawasan terhadap ketentuan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi masing-masing dan meningkatkan kepatuhan ASN dalam menaati ketentuan jam kerja. 

Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun, akan diberikan hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Selain itu, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS juga diberikan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja. 

BACA JUGA  Tahun 2021, Libur Nasional dan Cuti Bersama ASN Hanya 23 Hari

Hal tersebut tertuang pada Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin PNS.

“Sebagai upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat, serta percepatan pembinaan PNS yang melanggar ketentuan masuk kerja di lingkungannya, PPK perlu membangun sistem pengawasan terhadap kehadiran pegawai dengan lebih cepat dan akurat sesuai dengan karakteristik masing-masing,” jelas Menteri Tjahjo.

Menteri Tjahjo, juga menjelasakan, bahwa jumlah jam kerja efektif bagi instansi pusat dan daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja memenuhi minimal 37,5 jam per minggu. 

Untuk itu, PPK diharapkan melakukan pengawasan terhadap ASN, agar menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi.

SE ini ditujukan bagi Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, Kepala BIN, Kepala LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. (byu/HUMAS MENPANRB)

BACA JUGA  Informasi Bagi Tamatan SMA Yang Mau Jadi PNS

BACA JUGA :

Surat Edaran Menpan RB No 16 Tahun 2022, Tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi ASN PDF

Shares