[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Malas Baca, Tekan Ini”]
Syahrul Ikuti Assessment Menuju 100 Smart City 2019
– di Gedung Pusat TIK Nasional (Pustiknas), Tangerang Selatan.
SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Pemerintah Kota Tanjungpinang mengikuti Penilaian (Assesment) dalam rangka Program Gerakan Menuju 100 Smart City 2019. Assesment diadakan di Gedung Pusat TIK Nasional (Pustiknas), Tangerang Selatan, Jumat, (22/2/2019).
Assessment Smart City adalah suatu penilaian kabupaten/kota yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan dengan mengimplementasikan digital government di daerah dengan tujuan untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah, murah dan cepat.
Gerakan Menuju 100 Smart City merupakan program Kementrian Kominfo bekerjasama dengan Kemendagri, Kemenkeu, Kementrian PPN/Bappenas, Kementrian PUPR, Kementrian PAN & RB dan Kantor Staf Presiden, yang ditujukan untuk memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam ekosistem Smart City.
Gerakan dimaksud diselenggarakan secara bertahap, dan diharapkan pada Tahun 2019 ada 100 (seratus) Kota/Kabupaten yang dapat dijadikan teladan (role model) dalam mengimplementasikan Program Smart City. Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, assessment ini diikuti oleh Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna.
Adapun asesor dalam program ini adalah dari Universitas Indonesia, BPPT, Kemkominfo dan Kementrian PUPR dengan aspek yang dinilai antara lain aspek komitmen, kebijakan, visi pembangunan daerah, anggaran, infrastruktur TIK, integrasi aplikasi dan keamanan informasi.
Panitia mengundang 165 Kota/Kabupaten, sementara yang mengikuti assesment ada 107 Kota/ Kabupaten.
Dari Pemko Tanjungpinang dihadiri langsung oleh Walikota Tanjungpinang, H Syahrul S.Pd, Kepala Bappelitbang, Surjadi, dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Drs Soemantri.
Dalam assessment ini, Kota Tanjungpinang menyampaikan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2019-2022 terkait smart city, diantaranya tahun 2019 akan dilakukan pengembangan sarana dan prasarana, serta sistem manajemen penunjang smart city.
Tahun 2020 dilakukan juga pengembangan smart economy dan smart living, 2021 akan dilakukan pengembangan smart people dalam menunjang pengembangan smart city, pada tahun 2022 pengembangan smart government dan tahun 2023 optimalisasi pengembangan menuju smart city.
Kemudian, menyampaikan rencana pengembangan smart city yang akan membangun infrastruktur yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang direncanakan hingga 20 tahun kedepan, menyusun tata kelola pengembangan e-government atau penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi.
Pemko dalam hal ini juga akan menyusun regulasi untuk dukung layanan publik yang sudah berjalan, membuat manajemen pelaksanaan blueprint pengembangan SDM, pembuatan public hearing, penguatan PPID dan memberikan layanan aspirasi rakyat, yang digunakan untuk pengambilan keputusan, sehingga perlu diintegrasikan ke layanan program kerja pemerintah daerah. (Rans/R)
