Taba Iskandar Jadi Narasumber Bimtek Penguatan Kapasitas Pengasuh Anak Dalam LKSA Tahun 2022

oleh
Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepri, Taba Iskandar, menjadi narasumber Bimtek Penguatan Kapasitas Pengasuh Anak Dalam LKSA Tahun 2022. (Foto : Ist)

Batam, Sijori Kepri — Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepri, H Taba Iskandar, menjadi narasumber Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Pengasuh Anak Dalam LKSA Tahun 2022, yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Kepri (Dinsos Kepri), di King Hotel, Batam, Senin, 25 Juli 2022.

Kegiatan Bimtek ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan pola pengasuhan anak yang berkualitas di daerah, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Taba Iskandar dalam paparannya menyampaikan materi tentang Kebijakan Daerah tentang Pengasuhan Anak Dalam Panti, menjelaskan tentang makna dari pengasuhan anak menurut Permensos No 1 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak.

Taba juga menjelaskan, bahwa lembaga pengasuhan anak terdiri atas 4 (empat) katagori, yakni Balai Rehabilitasi Anak, Loka Rehabilitasi Sosial Anak, UPTD atau Panti Sosial, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak.

“Yang kita bahas disini adalah LKS Anak atau biasa disebut panti. Berdasarkan Permensos No 1 tahun 2020, Panti dapat menjadi lembaga pengasuhan anak dengan syarat terakreditasi, memiliki kebijakan perlindungan anak, menyelenggarakan program kesejahteraan sosial anak paling singkat 5 tahun, memiliki SOP yang tertulis, menyediakan fasilitas yang memadai, serta sehat dan aman bagi anak, menyediakan SDM yang mencukupi sesuai kebutuhan yang memiliki kompetensi dan dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas, memiliki pekerja sosial paling sedikit 1 (satu) orang, serta memiliki sumber dana tetap” ungkap Taba.

Selanjutnya, Taba mengatakan Peranan Dinas Sosial dalam pengasuhan anak dalam panti, Dinas Sosial/Instansi Sosial Kabupaten/Kota harus memonitor dan mengevaluasi kesesuaian pelayanan yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan standar nasional pengasuhan secara regular minimal 1 (satu) kali per tahun.

“Yakni dengan asesmen reguler, asesmen lanjutan, penguatan kapasitas, dan pemberian sanksi,” pungkasnya. (Red)