Sijori Kepri, Tanjungpinang — Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Bahtiar Baharuddin, menyampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021, dalam Sidang
Tag: Rapat Paripurna KUA dan PPAS
Pemko dan DPRD Tanjungpinang Teken KUA-PPAS APBD-P 2019
Pemko dan DPRD Tanjungpinang Teken KUA-PPAS APBD-P 2019 SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang
Estimasi Pendapatan Natuna TA 2020 Capai Rp 1,21 Triliun
Estimasi Pendapatan Natuna TA 2020 Capai Rp 1,21 Triliun SIJORIKEPRI.COM, NATUNA — Wakil Ketua I DPRD Natuna, Hadi Chandra, didampingi Wakil Ketua
Inilah Rincian “RAPBD-P KOTA TANJUNGPINANG TA 2017”
SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang dengan agenda Pidato Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementra (KUA
RAPBD-P Tanjungpinang “NAIK 4,34 PERSEN”
SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Sesuai perkembangan, tidak selamanya pelaksanaan penyelenggaraan APBD murni sesuai dengan kebijakan umum anggaran, sehingga setiap tahunnya DPRD dan Pemerintah
Rudi Sampaikan “NOTA KEUANGAN RAPBD 2017”
BATAM (SK) — Wali Kota Batam HM Rudi menyampaikan nota keuangan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Batam tahun 2017, dalam
KUA-PPAS APBD KOTA BATAM TAHUN 2017 “AKHIRNYA DITANDATANGANI”
BATAM (SK) — Pemerintah Kota dan DPRD Batam Menandatangani Nota Hasil Kesepakatan Tahun Anggaran 2017, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran
Jumaga Nadeak : Nama Cawagub Kepri “BELUM di SETOR PARTAI PENDUKUNG”
TANJUNGPINANG (SK) — Hingga saat ini, nama-nama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kepri masih belum di setor oleh partai pendukung ke DPRD Kepri.
Gubernur dan DPRD Kepri Sepakati “KUA-PPAS APBD-P 2016”
TANJUNGPINANG (SK) — Rapat paripurna ke enam masa sidang ketiga tahun 2016, Rabu, (28/09/2016), berhasil menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas
Jumaga Nadeak : Pemerintah Pusat “HAPUS HUTANG PDAM TIRTA KEPRI Rp 22 Milyar”
TANJUNGPINANG (SK) — DPRD Provinsi Kepri menunda penandatangan Mou Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penundaan ini dilakukan
