LINGGA (SK) — Target APBD Kabupaten Lingga masih belum jelas, karena rancangan besaran belanja pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanjan Daerah (RAPBD) Kabupaten Lingga tahun 2017, sangat tergantung pada kekuatan asumsi pendapatan Daerah. Sementara itu, hingga saat ini Daerah belum menerima Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat untuk Daerah, juga dengan DBH dari Provinsi Kepri.
“Kita, saat ini hanya dapat berasumsi dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sangat kita harapkan sekali. Dan dengan itu semua, kita berharap kedepan ada peningkatan untuk mengisi pundi-pundi APBD kita, dan dengan strategi yang baru,” ungkap, H. Muhammad Ishak, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lingga.
Kalau kita lihat dari potensi PAD, kata Ishak, ada beberapa sumber berpeluang yang dapat ditingkatkan, apakah itu PBB, retribusi, galian C, IMB serta lainnya yang sifatnya untuk sumber pendapatan Daerah.
“Untuk itu, setelah dilantik, para pejabat yang menduduki jabatan yang dimaksud, untuk segera melakukan action, guna menyusun langkah-langkah dan strategi serta berkoordinasi dengan SKPD yang terkait. Hal ini, bukan karena dirinya Kepala Bappeda,” terangnya.
Di tahun depan, lanjut Ishak, untuk mengurus pendapatan sudah ada SKPD tersendiri, yang nama SKPD-nya Badan Pendapatan. Dengan adanya SOTK tersebut, peran SKPD untuk pendapatan Daerah sangat strategis. Selain mereka akan berkoordinasi dengan Provinsi serta pusat, mereka juga dapat menggali sumber untuk PAD.
“SKPD tersebut, sangat strategis sekali dalam mengupayakan peningkatan APBD Lingga pada Tahun 2017. Mereka juga dapat mengoptimalkan dan fokus mengupayakan untuk mencari atau menggali sumber pendapatan untuk Daerah,” paparnya.
Untuk memantapkan kinerja SKPD tersebut, tambah Ishak, SKPD yang juga berpotensi memiliki sumber PAD, seperti Dinas Perhubungan, PU, Dinas Pariwisata, Perizinan, Kecamatan serta desa, harus memberikan dukungan yang kuat terhadap kerja Badan Pendapatan Daerah nantinya.
“Untuk dapat mengimplementasikannya, rapat koordinasi rutin dan berkala wajib dilakukan, serta membuat target dan membuat langkah-langkah serta evaluasi,” sebutnya.
Ishak, berpesan dan perlu diingat, dalam menggali untuk mengoptimalkan PAD, Pemkab Lingga harus ada juga memberikan pelayanan terlebih dahulu sesuai aturan, yang tidak membebani masyarakat.
“Saya berharap, semua SKPD tidak meminta meningkatkan belanja, namun mari kita berfikir, bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan daerah kita,” unggahnya. (SK-Pus)
