GESER UNTUK BACA BERITA
Example 325x300
HEADLINE

Tampung Keluhan Media, Ketua Umum JMSI Jawab Isu Pendaftaran dan Verifikasi Media

×

Tampung Keluhan Media, Ketua Umum JMSI Jawab Isu Pendaftaran dan Verifikasi Media

Sebarkan artikel ini
Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, saat menghadiri kegiatan JMSI Peduli yang diselenggarakan JMSI Kalsel bekerja sama dengan Bank Artha Graha. (Foto : Ist)

BANJAR MASIN — Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) meminta agar Pengurus Daerah JMSI di seluruh Indonesia kembali memberikan perhatian khusus pada data anggota di wilayah tugas masing-masing. 

Hal ini perlu dilakukan, karena baru-baru ini ada ratusan media online yang mengaku sebagai anggota JMSI saat mengirimkan data ke Dewan Pers. Namun setelah diperiksa, banyak yang sekadar mencatut nama JMSI.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Kita harus hati-hati, karena nama organisasi kita bisa dicatut dan dipakai oleh pihak lain untuk berbagai keperluan, termasuk dalam proses pendataan media di Dewan Pers,” ujar Ketua Umum (Ketum) JMSI, Teguh Santosa, ketika berbicara di hadapan Pengurus Daerah JMSI Kalimantan Selatan di Banjar masin, Selasa, 4 April 2023, malam.

Kehadiran Teguh di Banjar Masin untuk menyaksikan kegiatan JMSI Peduli yang diselenggarakan JMSI Kalsel bekerja sama dengan Bank Artha Graha. 

BACA JUGA :  Pengumuman Seleksi PPPK Kesehatan Pemkab Bintan 2023, Lengkap Dengan Jumlah Formasi, Persyaratan dan Jadwal Seleksi

Usai penyerahan bantuan dan buka puasa bersama, Ketum JMSI,Teguh, memberikan penjelasan mengenai berbagai program yang sedang dilakukan JMSI. 

Selain itu, Ketum juga menampung keluhan yang disampaikan anggota JMSI dalam proses pendataan media siber di Dewan Pers.

Teguh mengatakan, JMSI telah menyempurnakan sistem pendataan anggota yang membagi anggota JMSI ke dalam 4 (empat) klaster. 

Bintang 1 (satu) untuk anggota yang telah memiliki badan hukum pers, dan bintang 2 (dua) untuk untuk anggota yang telah melakukan pendataan ke Dewan Pers. Lalu bintang 3 (tiga) dan bintang 4 (empat) untuk anggota yang telah terverifikasi secara administrasi dan faktual oleh Dewan Pers. 

“Dewan Pers mengapresiasi road map pembinaan yang kita miliki ini. Sejauh ini JMSI satu-satunya konstituen Dewan Pers yang memiliki road map pembinaan yang jelas,” ujar Teguh Santosa.

BACA JUGA :  AKP Betty Novia Resmi Jabat Kapolsek Sei Beduk

Namun, Ketum Teguh juga mengingatkan, road map ini menjadi tidak banyak berguna apabila Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang JMSI tidak memberikan perhatian dan mengawal pendataan anggota. 

Dalam pertemuan tersebut, salah satu pertanyaan yang diajukan kepada Teguh adalah apakah benar perusahaan media tidak perlu lagi mendaftarkan diri dan diverifikasi oleh Dewan Pers. 

Disebutkan, hal ini menjadi isu yang berkembang luas di daerah, dan membuat tidak sedikit pengelola media merasa tidak perlu lagi mengurus kelengkapan media mereka. 

Menjawab pertanyaan ini, Teguh mengatakan, merujuk pada UU 40/1999 tentang Pers, perusahaan media memang tidak diharuskan mendaftarkan diri ke Dewan Pers, karena fungsi Dewan Pers pasca Reformasi tidak lagi sama dengan fungsi Dewan Pers di era Orde Baru yang menjadi alat kekuasaan.

Dia menggarisbawahi, di dalam UU 40/1999, khususnya Pasal 15 disebutkan, bahwa salah satu tugas Dewan Pers adalah melakukan pendataan perusahaan media. 

BACA JUGA :  Banyaknya Aduan Kasus Sengketa Tanah di Tanjung Pinang, BPSK Kunjungi Kantor BPN

“Ini sebetulnya barang lama yang sudah selesai dibahas tahun 1999 lalu. Belakangan muncul lagi, karena ada pihak-pihak yang ingin menciptakan kekisruhan dengan mengutip isi Pasal 15 UU 40/1999 dan mengaburkan konteksnya,” ujar Teguh menerangkan. 

Adapun  mengenai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, Teguh mengatakan, hal itu adalah konsekuensi dari pendataan yang dilakukan Dewan Pers untuk mengetahui jenis, kualitas, domisili dan hal-hal lain terkait perusahaan pers yang didata.

“Memang yang didata harus diverifikasi. Tidak bisa hanya dicatat dalam pendataan, tanpa diperiksa administrasi dan kondisi faktualnya. Pendataan itu harus jelas,” terang Teguh, sambil menambahkan organisasi seperti JMSI sesungguhnya hadir untuk membantu Dewan Pers mendata perusahaan media yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

Keluhan Media Lokal