BATAMKEPRIPOLITIK

Tarif Dasar Listrik Batam “JADI DILEMA BAGI DPRD KEPRI”

×

Tarif Dasar Listrik Batam “JADI DILEMA BAGI DPRD KEPRI”

Sebarkan artikel ini
DPRD Kepri ketika menerima kunjungan KNPI Batam. (Foto : Humas DPRD Kepri)

SIJORIKEPRI.COM, BATAM — DPRD Kepri menjamin rencana kenaikan tarif listrik di Kota Batam sudah sesuai mekanisme. Namun demikian, Wakil Ketua III DPRD Amir Hakim Siregar, menyadari keputusan menaikkan tarif listrik ini merupakan kebijakan sulit yang harus diambil. Karena jika tidak, kedepan kelistrikan kita akan lebih sulit.

“Kita tentu tidak ingin kelistrikan kita seperti PLN Tarakan yang tutup. Karena jika sampai tutup, yang rugi tentunya kita semua,” kata Amir Hakim, saat menerima kunjungan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Batam, di Batam, Selasa, (14/03/2017).

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Namun demikian, Ia berkomitmen kenaikan listrik ini tetap memperhatikan dampak keadilan sosialnya.

“Kami kemarin minta, agar jangan sampai masyarakat diberatkan dengan kenaikan tarif listrik ini,” jelas Amir.

Hal ini diamini, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. Ia menilai pembahasan yang nyaris setahun dan mengundang kajian dari berbagai pihak, untuk membahas kenaikan tarif ini menunjukkan DPRD berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi.

BACA JUGA :  Daftar Nama Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Terbaru, Periode 2019-2024

“Meskipun kami sudah mengeluarkan rekomendasi, jika memang tidak sesuai, bisa kita koreksi bersama-sama,” katanya.

Jumaga menambahkan, bahwa tarif listrik yang baru ini sebenarnya masih dibawah tarif listrik nasional. Dan jika pun naik, tidak akan memberatkan masyarakat.

“Kalau kita lihat, kenaikan ini jika dikonversi dalam rupiah tidak terlalu besar bagi masyarakat. Jadi tidak terlalu memberatkan,” lanjut Jumaga.

Anggota Fraksi PKS, Abdulrahman juga mengatakan, bahwa pihaknya juga telah meminta kepada PLN untuk memberikan jaminan pelayanan prima.

BACA JUGA :  DPRD Kepri Gelar Rapat Paripurna Ranperda FP4GNPN

“Kami berharap tidak ada lagi pemadaman listrik jika tarif PLN dinaikkan. Ini yang kami minta kepastiannya,” kata Abdulrahman.

Surya Makmur dari fraksi Demokrat, mengatakan bahwa dalam undang-undang disebutkan, bahwa PLN dimungkinkan memperoleh keuntungan yang dibatasi tidak lebih dari delapan persen. Dan untuk saat ini, jika tarif diberlakukan PLN akan mendapat keuntungan sebesar 2,89 persen. (SK-MU)