Sijori Kepri, Karimun — Terkait dampak dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara, di Desa Pangke, sebagai bagian dari program pembangunan 35.000 MW, di kawasan Free Trade Zone (FTZ), Pulau Karimun, Kepulauan Riau, mendapat tanggapan dari Ketua Laskar Melayu Bersatu Provinsi Kepulauan Riau (Ketua LMB Kepri), Datok Panglima Azman Zainal SH, Jumat, (12/03/2021).
Datok Azman Zainal, mengatakan, bahwa ia tidak menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara (PLTU-B), di Desa Pangke ini. Namun khawatir pembangunan mega proyek senilai US$ 140 juta ini berdampak buruk bagi mata pencarian warga nelayan dan tempat Pariwisata.
“Bagaimanapun, perlu diingat, bahwa PLTU-B merupakan sumber energi yang paling kotor. Sekalipun layak lingkungan, Pemerintah tetap perlu mempertimbangkan kembali kebijakan energinya yang masih berorientasi Batu Bara,” kata Datok Azman, Jumat, (12/03/2021).
Ia mengaku, telah melihat sendiri dampak pembangunan PLTU terhadap lingkungan Desa Pangke, tepatnya di jalan Fisabillillah. Dan ia juga khawatir dengan adanya Blasting Batu Granite oleh PT Soma Daya Utama. Kemudian batu tersebut berserak membentuk gunung setinggi 30 meter tanpa pengamanan dan peringatan. Padahal jalan tersebut adalah jalan menuju lokasi Pariwisata .
“Kita melihat batu yang sudah di Blasting tersebut berserakan sedemikian rupa hingga tinggi memcapai sekitar 30 meter lebih di tepi jalan Fisabillah tanpa ada pagar pengaman (Safety), maupun plang peringatan akan bahaya bagi para pengunjung Pantai Pelawan. Belum lagi debu dan bahayanya Truk pengangkut batu-batu besar, yang dijual oleh PT Soma Daya Utama keluar masuk area tersebut. Ini proses AMDAL dan/atau Izin lingkungannya seperti apa sih,” ucap Datok Azman.
Ia juga mengungkapkan, pembangunan PLTU memang biasa dibangun di kawasan pesisir pantai, tapi hendaknya bukan berdekatan dengan lokasi pantai parwisata. Meski pembangkit listrik ini dioperasikan dari tenaga uap, tetapi tetap saja butuh air dalam jumlah besar untuk kemudian dipanaskan dengan batu bara, hingga menjadi uap yang dapat menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik.
“Air laut akan disedot secara besar-besaran. Setelah dipanaskan dengan batu bara, air yang telah kotor tersebut kemudian dilepas lagi ke laut, sehingga mematikan ekosistem laut, yang pastinya tempat Pariwisata Pantai Pelawan akan tercemar,” ujarnya.
Sejauh ini, belum ada peninjauan langsung, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ke lokasi rencana pembangunan PLTU di Karimun.
“Kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), tolong sempatkan diri berkunjung ke Kabupaten Karimun, Kepri,” tutur Datok Azman. (Wak Fik)
